tirto.id - Menkopolhukam Wiranto berjanji menarik aparat dari Nduga, Papua, jika situasinya sudah kondusif. Termasuk, katanya di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019), "serangan dari oknum bersenjata tidak ada."
"Saya jamin ditarik kalau sudah tenang, enggak ada serangan, enggak ada gangguan keamanan," katanya.
Nduga adalah tempat konflik bersenjata terjadi. Beberapa pekan lalu, LSM dan gereja mengatakan 37 ribu orang mengungsi karena TNI dan Polri masih terus memburu pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Egianus Kogoya.
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hasegem bahkan mengatakan ada 182 orang tewas akibat konflik ini. Sebagian meninggal dalam konflik bersenjata, sebagian lainnya tewas dalam pelarian di hutan, dan sebagian lain tewas di pengungsian karena kelaparan.
Ombudsman melaporkan pelayanan publik dasar di sana masih lumpuh. Ombudsman juga mengatakan pemerintah tidak punya data pengungsi di Nduga, meski mereka menerjunkan aparat di sana.
Wiranto mengatakan ini untuk merespons permintaan salah seorang pemuda Papua bernama Samuel Tabuni. Dalam konferensi pers, di depan awak media, Tabuni meminta agar pemerintah menarik personel TNI dan Polri di Nduga.
"Saya minta ke Pak Menko, pasukan di Nduga itu ditarik. Masyarakat saya semua ada di luar. Hari ini kita sibuk demo di Jayapura, di Mankokwari, kita semua demo di mana-mana di Papua, tapi orang pertama yang menjadi korban ini kita belum pernah bahas lagi," kata Tabuni.
Masalahnya, sekaligus yang tidak dipahami Wiranto, adalah aparat itulah sumber masalah orang Nduga.
Awal Agustus lalu tersiar kabar warga Nduga menolak menerima bantuan jika yang menyerahkannya adalah aparat. Alasannya, kata pendeta Kones Kogoya, Ketua Klasis Gereja Tinggi Distrik Mugi: aparatlah yang bikin mereka mengungsi--dengan kata lain, dianggap musuh. Alasan lain, warga percaya jika menerima bantuan dari musuh, mereka akan sakit lalu meninggal.
Selain meminta aparat ditarik, Tabuni juga mengeluhkan beberapa hal lain. Misalnya betapa rasisnya penegakan hukum terhadap warga Papua.
Wiranto mengatakan pemerintah akan selalu mendengarkan uneg-uneg warga Papua. Menurutnya demonstrasi, apagi yang vandalis, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ia ingin masalah Papua diselesaikan dengan cara dialog.
Jokowi pun, katanya, pasti akan mendengarkan aspirasi warga Papua.
"Nanti ndak perlu demo. Saya yakin Presiden Jokowi paham betul bagaimana membangun Papua ini," kata Wiranto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
