Presiden Pasti ke Papua Tanpa Disuruh, Kata Wiranto

tirto.id - Menkopolhukam Wiranto menegaskan Presiden Joko Widodo akan ke Papua dan Papua Barat dalam waktu dekat. Kunjungannya untuk meredakan situasi ricuh.

Saat berita ini ditulis, menurut Yones Douw, ketua departemen keadilan dan perdamaian Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, tujuh warga sipil tertempak dalam aksi demonstrasi menolak rasisme di Deiyai. Penembakan terjadi pada 28 Agustus.

"Pasti Presiden itu, enggak usah disuruh, pasti ke sana. Enggak usah didorong juga pasti ke sana. Presiden ke sana itu pasti membawa kebaikan," kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Wiranto bilang sebelum Jokowi ke sana pun, pemerintah sudah mengupayakan berbagai cara untuk meredakan kerusuhan. Salah satunya mencekik mati internet--yang sebetulnya mendapat kritik keras dari banyak pihak.

Upaya lain adalah memproses hukum yang bersalah. Setidaknya 5 TNI yang diduga terlibat kasus rasis di asrama Surabaya sudah diproses Kodam Brawijaya, termasuk komandan rayon militer (Danramil) daerah tesebut.

Pengepungan asrama tersebut yang jadi pemicu protes besar-besaran di Papua sejak hampir dua pekan lalu.

Wiranto juga mengatakan aparat sudah memproses tersangka dari sipil. Susanti dan Syaiful sudah dijerat UU ITE karena dianggap menyebar hoaks perusakan bendera oleh mahasiswa Papua.

Pemerintah juga sudah menggelar dialog-dialog dengan tokoh-tokoh Papua.

Wiranto mengklaim, pembicaraan antara dirinya dengan para tokoh di Polhukam, hari ini, berjalan hangat. Mereka sepakat untuk mengakhiri suasana yang tegang menjadi tenang.

Pemerintah pun siap membangun dialog agar bisa mengoreksi pembangunan yang dilakukan Jokowi selama ini.

"Kita bukan cari siapa yang salah, tapi cari solusi," katanya.

Sejak menjabat Presiden, Jokowi sudah 11 kali menyambangi Papua dan Papua barat. Tapi dia belum pernah mendatangi dua lokasi itu saat situasi keamanan tidak stabil.

Jika Jokowi jadi datang, pengamanan yang sudah ketat akan semakin diperketat. Kapuspen TNI, Mayjen TNI Sisriadi menegaskan "Kodam setempat akan mengamankan".

Meski begitu peneliti dari Human Rights Watch Andreas Harsono menegaskan: "tidak ada kebiasaan orang Papua untuk melukai siapa pun pemimpin yang datang."