tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah luar biasa untuk menyelesaikan masalah di Papua. Fahri menilai imbauan yang selama disampaikan Jokowi masih terlalu datar di tengah konflik yang kembali memanas saat ini.
"Tidak bisa presiden hanya mengeluarkan imbauan-imbauan yang datar ya, dalam situasi seperti sekarang," jelas Fahri kepada wartawan, Jumat (30/8/2019).
Fahri mengingatkan Jokowi agar pesan yang disampaikan betul-betul mengena ke hati masyarakat Papua, khususnya yang selama ini merasakan ketidakadilan di sana. Menurut Fahri, Jokowi juga harus menjelaskan secara gamblang apa saja tindakan yang akan ia ambil untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua ke depan.
"Sambil tentunya mendengar apa yang sekarang dalam jangka pendek dituntut oleh masyarakat [Papua] dan lalu kemudian kita mencoba membangun pengertian jangka panjang tentang keadaan kita," ujarnya.
Bila Jokowi tetap datar dalam menyikapi konflik di sana, Fahri khawatir akan terjadi situasi yang lebih panas dan bisa mengancam persatuan dan kesatuan di Papua. Apalagi ada kekhawatiran turut campurnya pihak-pihak asing dalam konflik di Papua ini.
"Kalau dianggap [persoalan] kecil, itu salah. Persoalan ini ada akar terdalamnya ya, dan akar terdalamnya itu ada dalam hati yang tidak mudah kita baca dengan kasat mata," kata Fahri.
Menurut Fahri, banyak pihak-pihak lain dan pihak internasional yang ingin stabilitas dan keamanan di Papua tak pernah selesai. Untuk itulah, presiden harus bisa menjembatani jarak yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Papua dengan masyarakat lain, salah satunya jarak psikologis.
"Sekali lagi, pihak yang 'pemain' di kasus Papua selalu banyak, terutama pihak internasional yang selalu ingin agar kedamaian dan stabilitas di Papua itu tidak pernah selesai," tegas Fahri.
Tak hanya Fahri, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga mengingatkan Jokowi dan pemerintah pusat agar berhati-hati dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Kata Zulhas, perlu langkah tegas namun pemerintah jangan sampai salah arah sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga meminta pemerintah bisa fokus menyelesaikan konflik di Papua dan menjadi prioritas. Urusan lain seperti rencana pemindahan ibukota, kata Zulhas, harus dikesampingkan dulu.
"Pemerintah harus fokus ke salah satu masalah, seperti Papua ini. Yang dianggap belum perlu tunda dulu, misalnya soal Ibu kota ya," pungkas Zulhas.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
