tirto.id - Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengeluarkan imbauan kepada pemerintah dan masyarakat merespons kerusuhan yang berlangsung di wilayahnya dalam beberapa hari terakhir. Hal itu ia sampaikan usai menemui presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas di istana pada 26 Agustus lalu.
Dalam imbauannya, ia menyampaikan enam pokok persoalan yang perlu untuk segera ditindaklanjuti baik oleh pemerintah, aparat keamanan maupun masyarakat.
Pertama, Lukas meminta pemerintah menyelesaikan kasus hukum berkaitan dengan pernyataan berbau rasis yang diucapkan oleh oknum-oknum masyarakat atau oknum aparat saat berada di dalam asrama mahasiswa Papua di Kota Surabaya Jawa Timur.
Ia juga mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapat, tidak melakukan pengrusakan fasilitas umum, kantor-kantor pemerintah dan bangunan-bangunan milik masyarakat.
Pihak keamanan dalam hal ini TNI Polri dalam menangani penyampaian pendapat oleh masyarakat Papua baik di Eropa maupun Wilayah lain di Indonesia agar mengedepankan penanganan yang persuasif. "Sebisa mungkin menghindari penanganan secara kekerasan serta tidak melakukan penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat," tuturnya, Minggu (1/9/2019).
Segala bentuk tindakan di luar kewajaran dan membahayakan bagi masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat saat menyampaikan pendapat, kata dia, harus ditindak tegas dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Lukas juga mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan. "Untuk menghindari adanya pihak-pihak yang akan memanfaatkan atau menunggangi dengan kepentingan mereka dengan cara-cara yang anarkis untuk merusak kedamaian di provinsi Papua," imbuhnya.
Provinsi Papua, kata dia, dikenal sebagai miniatur Indonesia sesungguhnya yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Penduduk Provinsi Papua multietnis, multi agama, multi budaya, yang hidup berdampingan secara damai.
Di samping itu, masyarakat asli Papua juga menyebut baik dan memperlakukan masyarakat non Papua secara terhormat dan sejajar. Karena itu, sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, ia menegaskan bahwa kehadiran masyarakat Papua di berbagai wilayah provinsi di Indonesia harus juga diperlakukan sama.
"Hal ini merupakan komitmen kita bersama sebagai anak bangsa untuk mewujudkan Papua damai berdaulat secara politik Mandiri secara ekonomi dan beretika secara budaya," pungkasnya.
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
