tirto.id - TNI berupaya memulangkan massa demonstran berjumlah 1000-an orang yang menduduki kantor Gubernur Papua, di Jayapura sejak Kamis kemarin. Pemulangan massa itu dilakukan sehari usai aksi demonstrasi ribuan massa berujung pada kerusuhan di Jayapura.
Kapendam XVII/Cendrawasih Letkol Infanteri Eko Daryanto menyatakan 10 truk dikerahkan untuk memulangkan 1000-an massa di Kota Jayapura tersebut, pada hari ini.
"Sebanyak 10 truk TNI/Polri dikerahkan untuk membantu mengevakuasi (mengantar pulang) +/- 1000 orang massa aksi demo yang semalam menduduki kantor Gubernur Papua," kata Daryanto melalui keterangan tertulisnya pada Jumat (30/8/2019).
Menurut Daryanto, pengerahan 10 truk tersebut dimulai sejak pukul 09.15 WIT, Jumat pagi. Massa demonstran dipulangkan ke sejumlah wilayah, seperti Waena dan Sentani, Kabupaten Jayapura.
Berdasar keterangan Daryanto, pemulangan para demonstran tersebut untuk mencegah bentrok dengan massa lainnya dari kelompok yang bernama Paguyuban Nusantara. Massa dari Paguyuban Nusantara disebut menolak aksi demo di Jayapura yang berlangsung mulai Kamis kemarin.
Daryanto menambahkan Kodam XVII/Cenderawasih mengimbau massa dari Paguyuban Nusantara untuk tidak melakukan sweeping terhadap massa demonstran di Kota Jayapura.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal membenarkan keterangan Kodam XVII/Cenderawasih soal upaya pemulangan massa di kantor Gubernur Papua.
"Hanya sebagai transportasi dan pengawalan," kata Mustofa saat dihubungi reporter Tirto, pada hari ini.
Sementara dalam pernyataannya yang dilansir Antara, Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja juga meminta warga di Jayapura, termasuk para pendatang, menahan diri dan tak membuat persoalan baru.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Lukas Enembe dan menyampaikan agar kita semua bekerja sama agar Jayapura dan Papua secara keseluruhan aman,” ujar Rodja, hari ini.
Rodja mengklaim situasi di Jayapura hari ini kondusif meski sejumlah polisi masih berjaga-jaga di beberapa lokasi. Kata dia, Polda Papua sudah mendapatkan bantuan personel dari Mabes Polri.
Paguyuban Nusantara Pernah Deklarasi Tolak Rasisme
Hingga Kamis sore, belum ada informasi soal apa yang sebenarnya dilakukan massa Paguyuban Nusantara di Kota Jayapura.
Meskipun demikian, organisasi pendatang bernama Paguyuban Masyarakat Nusantara tercatat juga pernah menggelar deklarasi menolak rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Deklarasi itu digelar di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada 22 Agustus lalu, seperti diberitakan Antara.
Dalam deklarasi itu, pernyataan sikap disampaikan oleh pengurus paguyuban yang mewakili warga pendatang asal Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Gorontalo, NTT, Sulawesi Selatan, Kawanua Biak serta ormas Bhineka Tunggal Ika.
"Kami masyarakat Nusantara menyesalkan aksi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Kami meminta Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menindak tegas oknum-oknum provokator rasisme," kata Asep, perwakilan Ormas Bhinneka Tunggal Ika dalam deklarasi itu yang dihadiri Bupati Biak Herry Ario Naap, pimpinan dewan dan Dandim setempat.
Sementara perwakilan masyarakat Jawa Timur, Iwan Ismulyanto menegaskan menolak tindakan aksi rasisme dan akan menjaga toleransi kehidupan beragama dengan masyarakat asli Papua.
Adapun menurut Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, aksi massa di Jayapura pada Kamis kemarin adalah akumulasi kemarahan masyarakat Papua terhadap banyak persoalan.
Menurut dia, tindakan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya adalah salah satu pemicunya. Selain itu, kata dia, penembakan yang terjadi di Waghete II, Tigi, Deiyai, Papua pada Rabu (28/8/2019) turut memicu kemarahan massa.
Pemblokiran internet di Papua, juga memperparah masalah. Murib menegaskan pemblokiran akses internet di Papua sejak 23 Agustus lalu merupakan kebijakan pemerintah yang keliru.
"Hari ini [Kamis] sudah hampir 1 pekan 5 hari akses internet di Papua lumpuh. Ini akumulasi. Selama ini belum menyampaikan semua hal," ujar Murib, Kamis (29/8/2019).
Situasi Jayapura Usai Rusuh: Sekolah, Kantor, SPBU Tutup
Saat aksi demonstrasi ribuan massa terjadi pada Kamis (30/8/2019), Kota Jayapura lumpuh dan perusakan gedung terjadi di sejumlah titik, salah satunya kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).
Setelah kerusuhan itu terjadi, seluruh sekolah di Kota Jayapura pun diliburkan selama sepekan, mulai hari ini. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Fachrudin Passolo, peliburan itu mencakup Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas.
"Tadi Pak Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano sudah sampaikan di RRI. Sekolah libur selama sepekan," katanya pada Jumat (30/8/2019), seperti dilansir Antara.
Hari ini, sebagaimana laporan Antara, situasi Distrik Abepura, Kota Jayapura, lengang dari pagi hingga siang. Rumah-rumah toko dan kafe di Abepura juga tutup. Begitu pula kantor-kantor di kawasan itu, termasuk, BPS Kota Jayapura dan Kantor Distrik Abepura.
Tabloid Jubi juga melaporkan 16 SPBU di Jayapura dan sekitarnya tutup pada hari ini. Manager Communication, Relations & CSR Marketing Operation Region (MOR) VIII PT Pertamina (Persero), Brasto Galih Nugroho mengatakan penutupan itu menyusul kerusuhan pada Kamis kemarin yang juga berujung pada perusakan 2 SPBU.
“Kami memiliki 17 SPBU yang terdiri dari 11 SPBU reguler, empat SPBU Kompak [non regular], dan dua PSBU nelayan. Dari 17 SPBU itu hanya satu saja yang buka, yaitu di Sentani,” kata dia.
Editor: Agung DH
