WALHI, menilai langkah Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menutup akses publik terhadap informasi dan data kelapa sawit merupakan suatu kemunduran untuk menyelesaikan konflik lahan.
Meski rajin bagi-bagi sertifikat tanah pemerintah dianggap belum melakukan reforma agraria. Konflik agraria yang terjadi pada 2018 mencapai 300 kasus di 16 provinsi.
Kebijakan Satu Peta dinilai bisa mengancam hak warga di kasus konflik kepemilikan lahan jika pemerintah tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.