Indeks Konflik Lahan

Kasus korupsi terkait pemberian izin HGU ini banyak terjadi di Indonesia, seperti kasus yang menyeret Amran Batalipu, pada 2012.

Keseriusan Jokowi untuk ambil alih lahan negara yang dikuasai penerima konsesi besar dipertanyakan. Isu ini jangan hanya untuk serang lawan politik.

Program sertifikasi tanah Jokowi dan ide penguasaan negara atas tanah yang diajukan Prabowo sama-sama bermasalah.

Meski rajin bagi-bagi sertifikat tanah pemerintah dianggap belum melakukan reforma agraria. Konflik agraria yang terjadi pada 2018 mencapai 300 kasus di 16 provinsi.

Secara akumulatif selama kepemimpinan Jokowi hingga 2018 terdapat sedikitnya 41 orang tewas di berbagai wilayah konflik agraria.

Kebijakan Satu Peta dinilai bisa mengancam hak warga di kasus konflik kepemilikan lahan jika pemerintah tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Presiden Jokowi baru menunaikan janji agenda reforma agraria pada tahun keempat: baru sebatas peraturan presiden, belum implementasi.

Jokowi menyangkal jika dirinya yang memberikan konsesi atau izin itu kepada satu orang atau perusahaan.

Lahan di Cikopo, Jawa Barat, jadi rebutan antara warga dan TNI Angkatan Udara. Masing-masing mengklaim paling berhak memiliki tanah.

TNI AU menggusur rumah warga di kawasan Cikopo, Purwakarta pada hari ini.

Ada sejumlah keganjilan selama Ombudsman menginvestigasi dugaan maladministrasi dalam penerbitan SHM dan SHGB di Pulau Pari. Salah satunya, warga diintimidasi pengembang.

Pengusiran warga, kekerasan, pemiskinan—tiga hal yang acapkali muncul dalam konflik lahan, termasuk di Aceh.

Ombudsman baru mengeluarkan catatan atau saran korektif atas hasil pemeriksaan laporan terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil DIY.

Laporan sektor pertanahan yang masuk ke Ombudsman pada tahun 2017 didominasi sengketa lahan.

Warga meminta kompensasi ganti rugi jika harus direlokasi.

Dua warga Desa Tangar, Kecamatan Mantaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menjadi korban peluru karet aparat kepolisian, Senin (18/12) lalu.

Penerapan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Bandung menuai polemik.

Warga harus saweran, bahkan berjualan jus dan cireng, untuk membayar ratusan juta biaya perkara demi mempertahankan ruang hidup mereka.

Mereka dibui, dipidanakan, dan tak jarang nyawanya dilenyapkan.

Para petani semakin dipinggirkan dengan kekerasan atas nama pembangunan maupun kepentingan para pemegang modal.