Indeks Konflik Lahan

Adanya ancaman kriminalisasi pada pembela lingkungan, terutama perempuan mengindikasikan gejala penyempitan demokrasi.

Dari pemetaan Polri, diperoleh 506 potensi konflik berlatar belakang SDA atau lahan, 123 berpotensi konflik SARA, dan 33 berpotensi konflik vertikal.

Kontras menilai penggunaan senjata api dan gas air mata dilakukan aparat secara sewenang-wenang saat menangani konflik di Desa Bangkal, Seruyan.

Ganjar meminta pemerintah dan aparat menyelesaikan konflik Rempang sesegera mungkin.

Komnas HAM menyatakan investigasi ulang soal konflik lahan pembangunan Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah NTB dapat dilakukan jika terdapat aduan.

Moeldoko minta pemanfaatan proyek LNG Masela dapat berjalan sesuai target dan tetap memperhatikan kepentingan warga terdampak.

Tabung Haji menginvestasikan sebagian uangnya ke perkebunan sawit di Indonesia, yang disinyalir kerap tersandung masalah, termasuk pembukaan lahan gambut.

Warga transmigrasi di Mesuji tak kunjung mendapatkan sertifikat tanah akibat terjebak dalam konflik dengan perusahaan sawit dan dugaan maladministrasi.

Sekitar 19 warga Gang Buntu II, Pancoran, Jakarta Selatan yang menolak penggusuran lahan dari PT Pertamina (Persero) mengalami kekerasan.

FPI tengah berebut status tahan sebuah pesantren dengan PTPN. Keduanya mengklaim sebagai penguasa sah tanah tersebut.

Kekerasan berulang terus terjadi oleh aparat terhadap warga korban konflik lahan adat Pubabu-Besipae, NTT.

Sirkuit Mandalika dibangun di lahan sengketa. Warga dan perusahaan saling adu klaim kepemilikan. Warga bahkan pernah dipidana.

Petani dan warga Urutsewu sakit hati dengan penyertifikatan lima bidang karena selama ini TNI AD hanya pinjam tanah.

Peristiwa konflik antarwarga memperebutkan lahan terjadi di Desa Sandosi, Kecamatan Witihama, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT, Kamis (5/3/2020) yang mengakibatkan enam warga tewas.

Kabiro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa proses pemberian sertifikat lahan RW 11 Tamansari, Bandung, hanya dapat dikeluarkan jika bebas sengketa lahan.

Realitas perampasan lahan Papua bisa menjungkirbalikkan akal sehat kita: ada tanah per meter dihargai Rp75; 1 hektare cuma Rp250 ribu.

Sidang praperadilan kasus dugaan penculikan dan penyitaan terhadap Domiri Padri berlangsung hari ini, Kamis (5/12/2019).

Sidang praperadilan perkara dugaan penculikan terhadap Domiri Padri, saksi kasus konflik lahan di Jambi, dimulai.

Kapendam IV/Diponegoro berkata pemukulan terhadap petani Urutsewu dilakukan dengan dalih "terpaksa".

Para petani di Jambi dalam Serikat Mandiri Batanghari mengaku disiksa, bahkan satu balita ikut ditangkap polisi.