Indeks Komnas Ham

Hukum
Minggu, 14 Mei 2017

Aktivis Desak Kualitas Seleksi Anggota Komnas HAM Diperbaiki

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM mendesak agar kualitas seleksi anggota baru Komnas HAM periode 2017-2022 diperbaiki.
Hukum
Minggu, 14 Mei 2017

Aktivis Kritik Kinerja Komnas HAM di Kasus Konflik Agraria

Aktivis WALHI mengkritik kelambanan Komnas HAM dalam menangani kasus konflik agraria dan perebutan SDA. 
Senin, 8 Mei 2017

Amien Rais dan Alumni 212 Mendatangi Komnas HAM

Amien Rais dan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Alumni 212 mendesak Komnas HAM untuk mengusut aktor-aktor yang terlibat kriminalisasi ulama.
Hukum
Senin, 8 Mei 2017

Komnas HAM: Negara Terlibat dalam Dugaan Kriminalisasi Ulama

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan pemantauan dalam kasus dugaan kriminalisasi kepada ulama, mereka menduga adanya keterlibatan negara dalam proses kriminalisasi ulama.
Jumat, 24 Mar 2017

Warga Manggarai Tolak Penggusuran Tanahnya

Warga Manggarai menyampaikan aspirasi di depan Gedung Komnas HAM dalam aksi menolak penggusuran PT. KAI atas tanahnya, Jumat (24/3).
Politik
Senin, 20 Mar 2017

Penyelesaian Kasus 1965: Menuntut Keseriusan Komnas HAM

Temuan dan bukti-bukti pelanggaran HAM berat 1965 harus ditindaklanjuti Komnas HAM.
Hukum
Jumat, 17 Mar 2017

Degradasi Perlindungan KBB dan Kewajiban Kepala Daerah

Komnas HAM memberi penghargaan kepada kepala daerah, termasuk walikota Bandung dan Bekasi, untuk upaya mereka melindungi kebebasan beragama. Ini menjadi teladan yang baik di tengah menguatnya sentimen anti minoritas agama dan keyakinan.
Ekonomi
Selasa, 7 Mar 2017

Komnas HAM Minta Masyarakat Adat Bisa Miliki Saham Freeport

Komnas HAM meminta pemerintah membentuk peraturan mengenai klausul yang menjamin bahwa masyarakat adat di Papua mendapat jatah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia. 
Hukum
Selasa, 7 Mar 2017

Komnas HAM Sebut PT Freeport Tak Punya Legalitas Tanah Adat

Natalius mengatakan bahwa pertemuan dengan Menteri Jonan untuk menyampaikan hasil pemantauan Komnas HAM selama 2015-2017 guna membuktikan tidak adanya transaksi jual-beli dari PT Freeport Indonesia atas tanah yang dimiliki masyarakat suku Amungme.
Hukum
Selasa, 13 Des 2016

LBH Yogya Minta Kejaksaan DIY Hentikan Perkara Obby Kogoya

Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta kepada Kejaksan Tinggi DIY menghentikan perkara yang menimpa Obby Kogoya, mahasiswa papua yang dituding telah melakukan tindak pidana pada 15 Juli 2016.
Hukum
Kamis, 8 Des 2016

Modus-modus Korupsi Receh

Perilaku korup tercermin dari pemeriksaan BPK terhadap Komnas HAM. Ditemukan banyak nota fiktif bernilai belasan ribu. Meski hanya bernilai ribuan, tetapi saat diakumulasi mencapai ratusan juta rupiah.
Sosial Budaya
Rabu, 23 Nov 2016

Komnas HAM Nyatakan Sikap Terkait Tragedi Rohingya

Terkait tragedi yang menimpa Suku Rohingya di Myanmar, Komnas telah mengeluarkan sikapnya yang mengecam aksi militer Myanmar. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga diminta untuk mendesak Myanmar agar menghentikan kekerasan yang dilakukan militer pada warga etnis Rohingya.
Hukum
Kamis, 20 Okt 2016

Dugaan Korupsi Komnas HAM Tuai Mosi Tidak Percaya

Dugaan korupsi menghampiri Komnas HAM menyusul dikeluarkannya status disclaimer BPK atas laporan keuangan lembaga HAM itu. Mosi tidak percaya ditujukan pada Komnas HAM bila lembaga itu tidak menindaklanjuti perkara tersebut.
Senin, 17 Okt 2016

"Pengembalian Uang ke Negara Tidak Menghapus Pidananya"

Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK terhadap Komnas HAM mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh birokrat di Komnas HAM, juga oleh salah seorang Komisioner. Dugaan penyelewengan terlihat dengan adanya nota fiktif yang nilainya sekitar Rp800 juta.
Senin, 17 Okt 2016

Modus-modus Korupsi Kecil Para Amtenar

Perilaku korup di negeri ini tercermin dari pemeriksaan BPK terhadap Komnas HAM. Ditemukan banyak nota fiktif bernilai belasan ribu. Meski hanya bernilai ribuan, tetapi saat diakumulasi mencapai Rp800 juta.
Hukum
Senin, 17 Okt 2016

Rumah Dinas Fiktif Rp330 Juta Wakil Ketua Komnas HAM

Dianto, Wakil Ketua Komnas HAM non aktif, menyewa rumah dinas fiktif untuk mencairkan anggaran uang sewa sebesar Rp330 juta atau Rp11 juta per bulan. Ketua Komnas HAM menganggap persoalan selesai setelah Dianto mengembalikan uang negara, sesuai rekomendasi BPK. Bagaimana pidananya?
Senin, 17 Okt 2016

Mengendus Kejanggalan Keuangan Komnas HAM

BPK menemukan sejumlah kejanggalan penggunaan uang di Komnas HAM yang nilainya mencapai Rp1,19 miliar. Juga ada laporan tanpa bukti pertanggungjawaban keuangan sebesar Rp1,01 miliar. Komnas HAM sudah mengembalikan Rp250 juta.
Rabu, 5 Okt 2016

Jelang Festival HAM 2016

Komnas HAM, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memberikan keterangan kepada media di Jakarta terkait penyelenggaraan Festival HAM 2016 dengan tema "Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal".
Selasa, 4 Okt 2016

Susahnya Tionghoa Punya Tanah di Yogya

Warga keturunan Tionghoa di DI Yogyakarta tidak bakal bisa memiliki tanah dengan status sertifikat hak milik sesuai surat instruksi wakil gubernur. Aturan BPN DIY bertentangan dengan BPN Pusat.
Politik
Kamis, 18 Agt 2016

BNPT Gandeng Komnas HAM Tangani Terorisme

BNPT berkolaborasi dengan Komnas HAM terkait penanggulangan terorisme yang sejalan dengan penegakkan hak asasi manusia. Implementasi tersebut diperlukan sebab dampak terorisme itu terkait hak manusia untuk tetap hidup dan mendapat jaminan rasa aman.