Indeks Komisi Vii Dpr Ri

Praktik perantara atau menjadi pelaksana ibadah umrah bagi orang lain dengan mengatasnamakan mandiri, harus dilarang dan dikenai pidana.

Tak hanya durasi masa tinggal, Marwan menyebut jumlah konsumsi jemaah selama di Arab Saudi juga sudah ditetapkan, yakni 126 kali makan.

Marwan mengingatkan, sudah banyak jemaah yang melakukan umrah secara mandiri sebelum pelaksanaannya diatur oleh pemerintah.

Kelangkaan BBM di SPBU swasta ini berpotensi mengancam keberlangsungan operasional dan lapangan kerja ratusan karyawan.

Serapan anggaran yang rendah untuk program siaran jadi sorotan ketika TVRI minta tambahan dana pada pagu indikatif.

DPR RI tak ingin PT Sritex pailit dan menyelamatkan ribuan karyawannya.

Jika pimpinan Komisi Energi DPR berasal dari Golkar, maka itu akan memudahkan tugas Bahlil selaku menteri yang membidangi urusan serupa.

Komisi VII DPR juga mendesak pemerintah segera mengevaluasi dan membenahi data penerima subsidi listrik.

Eddy Soeparno meminta pemerintah tidak terburu-buru mencaplok tambahan saham dari Freeport McMoran.

Komisi VII DPR mendesak pemerintah bertindak tegas untuk menertibkan operasional pembangkit listrik mandiri sebelum menilang kendaraan bermotor.

Menurut Komisi VII DPR RI, DPR dan pemerintah belum pernah membicarakan rencana menghapus pertalite dan menggantinya dengan Pertamina Green 92.

Mulyanto mengatakan Pertamina perlu menyusun program pemeliharaan yang konsisten agar tak terjadi lagi kebakaran di area kilang atau depo.

Anggota Komisi VII DPR, Abdul Kadir Karding menilai jarak Depo Pertamina dengan permukiman semestinya berjauhan, tidak hanya dibatasi satu ruas jalan.

KPK mengaku akan melakukan penyelidikan terhadap setiap aduan masyarakat. Bila ditemukan bukti yang cukup maka perkara akan dilanjutkan.

PKS ingin Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dicopot dari jabatannya karena gagal mengembangkan lembaga riset negara tersebut.

DPR Kesal sudah hampir dua tahun Laksana Tri Handoko tak bisa membenahi kelembagaan BRIN. 

Mulyanto mengungkapkan transisi pembentukan BRIN hingga saat ini tidak berjalan dengan baik.

Berdasar hasil raker dengan DPR, Pemerintah akan menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan penambahan kuota BBM subsidi mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan pemberian subsidi energi di lapangan saat ini tidak tepat sasaran.