tirto.id - Pemerintah akan menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, berdasarkan hasil rapat kerja atau raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif di Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menyarankan agar Arifin sebaiknya fokus mewujudkan keputusan raker tersebut daripada berwacana soal penyesuaian harga pertalite, solar dan LPG 3 kilogram (kg).
Dia menuturkan Komisi VII DPR RI menanggapi secara datar strategi jangka menengah dan jangka panjang Kementerian ESDM terkait dengan penyesuaian harga pertalite, solar dan gas LPG 3 kilogram.
“Dan terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut tidak masuk dalam kesimpulan rapat,” kata Mulyanto melalui keterangan tertulisnya yang diperoleh Tirto, Kamis (14/4/2022).
Untuk diketahui, dalam kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM kemarin, disepakati bersama yaitu menambah kuota Pertalite sebesar 5,45 juta kiloliter (KL), sehingga menjadi 28,50 juta KL. Kuota solar ditambah sebanyak 2,29 juta kiloliter, sehingga menjadi 17,39 juta KL. Dan kuota minyak tanah ditambah sebanyak 0,10 juta kilo liter, sehingga menjadi 0,58 juta KL.
Menurut Mulyanto, yang penting diperjuangkan oleh Arifin adalah bagaimana membuat tenang masyarakat dengan menjalankan butir-butir kesimpulan raker tersebut. Salah satunya yang utama adalah kesepakatan untuk menambah kuota solar, pertalite, dan minyak tanah melalui revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Dia melanjutkan, khusus untuk perubahan kuota solar dan minyak tanah yang merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah, maka perlu pembahasan lanjut antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.
“Penambahan kuota BBM bersubsidi ini adalah langkah penting agar kita dapat mengantisipasi geliat pertumbuhan ekonomi di ujung pandemi COVID-19 dan gejolak harga migas pascaperang Rusia-Ukraina,” tutur Mulyanto.
Dia berharap agar perubahan-perubahan tersebut tidak berdampak negatif bagi masyarakat, karena menurut dia ketersediaan BBM dalam keadaan cukup, aman, dan terkendali. Untuk itu, dia mendesak Menteri ESDM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan pengawasan serta pengendalian Solar bersubsidi, supaya terdistribusi tepat sasaran.
“Berbagai langkah efektif harus betul-betul digencarkan, agar BBM solar ini tidak menyimpang, terutama kepada kendaraan pertambangan, perkebunan sawit, termasuk juga untuk mobil mewah,” ujar Mulyanto.
Dengan uang negara yang terbatas, kata dia, penambahan kuota BBM ini harus diimbangi dengan pengawasan yang baik oleh pihak pemerintah. Agar BBM bersubsidi tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang berhak.
“Tentunya kuota BBM bersubsidi ini tidak dapat ditambah-tambah lagi. Bisa jebol keuangan negara, kalau kuota BBM bersubsidi ini bertambah lagi. Karena pengendalian yang baik harus dilakukan,” tutur Mulyanto.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Maya Saputri
