Ancaman Perang-Bencana, Sejumlah Negara Umumkan Siaga Krisis

tirto.id - Sejumlah negara mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan krisis dengan mendorong rumah tangga menyimpan persediaan makanan, air minum, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Warga diminta memiliki bekal yang cukup untuk bertahan setidaknya selama 72 jam atau tiga hari pertama ketika keadaan darurat terjadi.

Imbauan tersebut mengemuka di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, konflik bersenjata, ancaman serangan siber, hingga risiko bencana alam dan gangguan pasokan energi. Uni Eropa, Inggris, dan sejumlah negara di Asia seperti Jepang dan Thailand termasuk beberapa di antaranya.

Meski demikian, ancaman yang menjadi latar belakang kebijakan setiap negara tak sepenuhnya sama. Sebagian berfokus pada potensi bencana alam, sementara lainnya memperhitungkan gangguan keamanan dan krisis lintas negara.

Di Jepang, misalnya, pemerintah mulai mengintensifkan kesiapsiagaan masyarakat melalui pembentukan lembaga khusus penanggulangan bencana. Mengutip NHK World-Japan, Badan Penanggulangan Bencana Nasional Jepang (National Disaster Management Agency) mulai beroperasi pada 2 November 2026. Lembaga tersebut dibentuk untuk mengoordinasikan upaya pencegahan, penanganan darurat, hingga pemulihan dan rekonstruksi pascabencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Jepang Goshi Hosono, juga meminta masyarakat mengamankan perabot rumah agar tak roboh saat gempa serta mengetahui lokasi tempat evakuasi terdekat. Sementara Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyatakan ancaman bencana seperti gempa Nankai Trough semakin mendesak sehingga pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi untuk mengurangi dampaknya.

Sebelumnya, Uni Eropa juga mengambil langkah serupa untuk menghadapi berbagai kemungkinan krisis. Pada 3 November 2026, Komisi Eropa mengumumkan panduan baru agar masyarakat dan komunitas mampu mempersiapkan diri menghadapi keadaan darurat, terutama selama 72 jam pertama sebelum bantuan pemerintah dapat dimobilisasi.

Panduan tersebut merupakan bagian dari strategi Preparedness Union yang diluncurkan pada Maret 2025, dan telah dirancang untuk mengantisipasi berbagai ancaman, mulai dari ketegangan geopolitik dan konflik bersenjata, serangan siber, manipulasi informasi, perubahan iklim, hingga meningkatnya risiko bencana alam.

Di luar itu, Komisi Eropa juga mengumumkan rencana penyelenggaraan Hari Kesiapsiagaan Uni Eropa setiap 23 Oktober mulai 2027—untuk membangun kesadaran bahwa kesiapsiagaan menghadapi krisis bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat, dunia usaha, dan komunitas.

Sedangkan pemerintah Inggris, pada 22 Oktober 2026, telah meluncurkan kampanye kesiapsiagaan nasional bertajuk Be Ready, dan mendorong rumah tangga mengambil sejumlah langkah sederhana untuk menghadapi kemungkinan gangguan layanan publik, seperti listrik, air, telepon, dan internet.

Kampanye tersebut merupakan bagian pertama dari program tiga tahun untuk meningkatkan ketahanan masyarakat. Warga dianjurkan menyimpan persediaan makanan tahan lama dan air minum di rumah, serta memastikan anggota keluarga yang membutuhkan bantuan khusus telah terdaftar dalam layanan prioritas perusahaan utilitas.

Pemerintah Inggris menyebut cuaca ekstrem, badai, dan kebakaran hutan sebagai sejumlah risiko yang dapat mengganggu layanan sehari-hari. Panduan kesiapsiagaan selama tiga hari tersebut juga diselaraskan dengan praktik sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, Irlandia, dan Belanda.

Malaysia dan Thailand

Di Asia Tenggara, langkah serupa diperllihatkan oleh pemerintah Malaysia dan Thailand. Di Negeri Jiran, kesiapan nasional menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ancaman keamanan global disampaikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pernyataan di parlemen pada 3 November 2026.

Mengutip Bernama, Anwar mengatakan ancaman keamanan saat ini tidak lagi terbatas pada perang konvensional, tetapi juga mencakup serangan siber, disinformasi, sabotase infrastruktur kritis, serta gangguan rantai pasok.

Pemerintah Malaysia, lanjutnya, juga akan memperkuat koordinasi antarlembaga, perlindungan infrastruktur strategis, serta kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi, pelatihan manajemen krisis, dan penyusunan panduan dasar menghadapi keadaan darurat di tingkat rumah tangga.

Pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia tersebut, juga menyebut konflik internasional di Yaman dan kawasan Laut Merah berpotensi mengancam keselamatan pelaut dan warga Malaysia, sekaligus mengganggu jalur perdagangan, pasokan energi, dan rantai logistik internasional.

Meski demikian, pemerintah Malaysia menilai belum ada kebutuhan bagi masyarakat untuk menimbun kebutuhan pokok. Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, pada 2 November lalu, menyatakan kapasitas ketahanan pangan Malaysia mencukupi untuk setidaknya enam bulan. "Kami tidak melihat adanya kebutuhan untuk langkah seperti itu karena ketahanan pangan dan tingkat persediaan kami mencukupi," ujarnya.

Ia mengatakan Malaysia tidak sedang berada dalam situasi darurat yang mengharuskan masyarakat menimbun makanan dan kebutuhan pokok.

Sedangkan di Thailand, Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana (DDPM), yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, telah meminta setiap rumah tangga menyiapkan tas darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar selama 72 jam pertama setelah bencana atau keadaan darurat.

DDPM merekomendasikan enam kategori perlengkapan yang perlu disiapkan, yakni obat-obatan, makanan dan air minum, alat komunikasi seperti power bank dan radio, dokumen penting serta uang tunai, perlengkapan kebersihan, dan pakaian. Masyarakat dianjurkan menyiapkan sedikitnya tiga liter air minum per orang setiap hari. Dengan demikian, satu orang membutuhkan persediaan air minum minimal sembilan liter untuk bertahan selama tiga hari.

Imbauan tersebut memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat mengenai ancaman apa yang sebenarnya sedang diantisipasi pemerintah. Sejumlah warga bahkan mempertanyakan ketersediaan tempat perlindungan dan langkah yang harus dilakukan ketika keadaan darurat terjadi.

Direktur Jenderal DDPM Nirat Pongsitthaworn kemudian menegaskan bahwa imbauan tersebut bukan peringatan mengenai kemungkinan perang, melainkan dalam rangka menghadapi berbagai kemungkinan bencana, termasuk gedung runtuh, banjir besar, dan gempa bumi.

"72 jam pertama merupakan standar internasional dalam persiapan menghadapi bencana dan situasi darurat. Periode ini sangat penting karena selama tiga hari pertama setelah bencana terjadi, masyarakat harus bertahan hidup sembari menunggu pemerintah menyalurkan bantuan ke setiap wilayah," ucap Nirat sebagaimana dilaporkan The Nation Thailand.

"Persediaan air, makanan, dan perlengkapan yang cukup untuk diri sendiri dan keluarga hingga bantuan tiba akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan menghadapi situasi tak terduga dengan aman," sambungnya.