ILO dan Swiss Salurkan Rp584,3 Miliar ke 25.378 UMKM

tirto.id - Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bersama Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) menyalurkan akses pembiayaan dan tabungan formal senilai Rp584,3 miliar kepada 25.378 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui proyek PROMISE II Impact.

Program ini menggabungkan perluasan akses keuangan, peningkatan kapasitas usaha, dan digitalisasi transaksi untuk memperkuat produktivitas pelaku usaha di daerah.

Sejak bergulir pada Maret 2023, program tersebut juga memberikan pelatihan kepada lebih dari 2.300 wirausahawan. Sekitar 40 persen peserta pelatihan merupakan perempuan.

Project Manager PROMISE II Impact ILO Djauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah pelaku usaha yang memperoleh akses pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi penerima manfaat juga menjadi ukuran penting.

"Yang terpenting bukan hanya berapa banyak orang yang memperoleh akses, tetapi perubahan perilaku dan ketahanan ekonomi yang mereka rasakan," kata Djauhari dalam acara penutupan PROMISE II Impact di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Menurut Djauhari, program ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan dan pasar hingga rendahnya efisiensi operasional. ILO menjalankan pendekatan berbasis pengembangan ekonomi daerah dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan.

Alih-alih hanya memberikan pelatihan keuangan atau mendorong pelaku usaha berjualan melalui platform perdagangan elektronik, program tersebut menyasar transaksi bisnis yang berlangsung di sepanjang rantai nilai komoditas.

"Kami tidak sekadar mengajari pelaku usaha menjual di marketplace, tetapi yang kami lakukan adalah mendigitalisasi transaksi bisnis yang nyata. Kami menginvestasi beberapa komunitas keunggulan daerah dengan membantu peningkatan produktivitas, efisiensi, dan akses ke lembaga keuangan," ujar Djauhari.

Digitalisasi rantai usaha

Pendekatan tersebut diterapkan pada tiga komoditas utama, yakni susu sapi perah di Jawa Barat, minyak nilam di Aceh, dan rumput laut di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di Jawa Barat, ILO mendukung penggunaan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk mengintegrasikan aktivitas usaha koperasi susu. Sistem tersebut menghubungkan 2.054 peternak sapi perah dan mendukung penyaluran pembiayaan sebesar Rp11,6 miliar.

Digitalisasi ini ditujukan untuk memperbaiki pencatatan transaksi dan operasional usaha, sekaligus mempermudah peternak mengakses layanan keuangan. Melalui sistem digital, pelaku usaha dapat mengurangi kebutuhan untuk mengurus proses administrasi secara langsung di kantor lembaga keuangan.

Djauhari mencontohkan, peternak yang sebelumnya harus meluangkan waktu untuk mendatangi kantor bank dan mengisi formulir pengajuan kredit kini dapat mengakses proses tersebut melalui telepon seluler dengan dukungan sistem digital.

Efisiensi waktu tersebut diharapkan memungkinkan peternak lebih banyak mencurahkan waktu untuk kegiatan produktif, seperti memerah dan menjual susu.

Model digitalisasi koperasi susu itu juga mulai direplikasi ke tiga koperasi susu di Jawa Timur. ILO memperkirakan pengembangan platform tersebut berpotensi memberikan manfaat kepada sekitar 12.000 peternak sapi perah.

Di Aceh, program mengembangkan platform digital MyNilam untuk mendukung rantai pasok minyak nilam. Komoditas ini merupakan salah satu bahan baku industri parfum dan memiliki pasar ekspor.

Melalui platform tersebut, produk minyak nilam dapat ditelusuri hingga ke lokasi asalnya. Informasi ketertelusuran menjadi penting bagi akses pasar karena pembeli internasional semakin memperhatikan asal bahan baku dan praktik produksi.

Program tersebut dilaporkan mendorong ekspor 32 ton minyak nilam senilai Rp30 miliar ke pasar global. "Kalau teman-teman pakai parfum, parfum yang wanginya keren, mahal, itu kemungkinan besar adalah penggunaan nilam dari Aceh. Nilam dari Aceh inilah nilam terbaik di dunia," tuturnya.

Sementara itu, di NTT, sebanyak 216 petani rumput laut telah terhubung melalui platform digital dengan pengepul dan pihak perbankan. Integrasi ini diharapkan memperkuat hubungan antara produsen, pembeli, dan lembaga keuangan dalam rantai usaha komoditas tersebut.

Djauhari mengatakan pendekatan digitalisasi tidak dapat diterapkan secara seragam pada semua sektor. Keberhasilannya bergantung pada karakteristik komoditas, kesiapan rantai nilai, dan kemauan pelaku usaha untuk mengubah kebiasaan transaksi manual menjadi digital.

"Jadi kita mendorong bagaimana komoditas-komoditas premium,komoditas-komoditas primer, terutama yang berorientasi ekspor,itu bisa semakin berkembang," jelasnya.

Perkuat Kapasitas Bank Daerah

Selain menyasar pelaku usaha, PROMISE II Impact memperkuat kapasitas enam Bank Perekonomian Rakyat (BPR), antara lain melalui pembaruan sistem core banking dan penguatan sistem pengajuan kredit atau loan origination system.

Pembaruan sistem tersebut membantu mempercepat pemrosesan kredit, di mana proses yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua minggu dapat dipersingkat menjadi dua hingga tiga hari.

Digitalisasi juga diklaim meningkatkan produktivitas petugas kredit. Jika sebelumnya seorang account officer hanya dapat melayani sekitar dua nasabah dalam sehari, kapasitasnya dapat meningkat menjadi tiga hingga empat nasabah sehari.

ILO turut memberikan pelatihan kepada pengelola dan petugas BPR menggunakan modul pengelolaan keuangan mikro yang telah dikembangkan organisasi tersebut dan disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Penguatan lembaga keuangan ini menjadi bagian dari pendekatan berbasis ekosistem. Akses pembiayaan tidak hanya bergantung pada kesiapan UMKM, tetapi juga pada kemampuan lembaga keuangan memproses pengajuan kredit dan menjangkau calon debitur secara efisien.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menilai pengalaman program tersebut dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan inklusi keuangan.

“Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengalaman dan pembelajaran dari PROMISE II Impact menjadi masukan berharga bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi ke depan, sehingga akses keuangan dapat semakin mendorong produktivitas UMKM dan kesejahteraan,” paparnya.

Dicky menekankan bahwa perluasan akses keuangan perlu diikuti peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan, termasuk risiko dan tanggung jawab yang menyertai pinjaman. Edukasi tersebut dinilai penting agar pembiayaan dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan usaha.

OJK juga melihat program tersebut sebagai peluang untuk memperkuat peran TPAKD dalam mengembangkan komoditas unggulan daerah dan memperluas pembiayaan produktif. Integrasi digitalisasi, pendampingan usaha, dan pembiayaan di sepanjang rantai nilai diharapkan dapat menjadi model pengembangan ekonomi daerah.

"OJK mendukung program ILO dan SECO karena pendekatan PROMISE memperkaya program TPAKD, terutama melalui digitalisasi. Penguatan BPR dan BPD diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit produktif yang lebih besar," jelas Dicky.

Dalam kelanjutan program, ILO menyebut kopi sebagai salah satu komoditas yang direncanakan masuk ke dalam pengembangan berikutnya. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang sedang dipertimbangkan, meskipun lokasi pelaksanaan masih dalam tahap penjajakan.

Kemenko Perekonomian turut mendukung rencana kelanjutan PROMISE Impact ke fase berikutnya dengan penekanan pada kesejahteraan keuangan. Pendekatan tersebut tidak hanya mencakup akses pembiayaan, tetapi juga kemampuan pelaku usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari, membangun tabungan, dan menghadapi guncangan ekonomi.

" Kami menyampaikan apresiasi atas kerja sama ILO dan SECO dalam program PROMISE Impact, serta dukungan OJK. Pendekatan program ini tidak hanya berupa seminar atau kajian, tetapi juga pendampingan konkret di lapangan," ucap Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo dalam kesempatan sama.