tirto.id - Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk mengalihkan subsidi sektor energi dari skema terbuka menjadi tertutup. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman beralasan pemberian subsidi di lapangan saat ini tidak tepat sasaran.
"Terkait pengalihan subsidi sektor energi dari skema terbuka menjadi tertutup dengan melakukan validasi data penerima subsidi terlebih dahulu, agar tepat sasaran," kata Maman saat membacakan poin kesimpulan rapat bersama dengan PT Pertamina (Persero), Rabu (6/4/2022).
Dalam kesempatan terpisah, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi melihat sistem distribusi yang dilakukan pemerintah selama ini tidak tepat.
Fahmy mencontohkan subsidi gas elpiji 3 kilogram dilakukan secara terbuka sehingga siapa pun dapat membelinya. Di samping itu, ia melihat masih ada ruang migrasi dari pengguna gas nonsubsidi ke gas melon cukup besar.
"Padahal ini khusus untuk orang miskin. Kalau harganya beda jauh apalagi 12 kg harganya naik, ada konsumen akan beralih. Saya kira sekarang mulai dipikirkan," kata Fahmy kepada reporter Tirto.
Atas dasar itu, Fahmy menyarankan agar pemerintah melakukan distribusi semi tertutup. Misalnya kelompok miskin yang memiliki kartu prasejahtera tetap mendapatkan haknya.
"Dengan kartu itu dia bisa beli dengan harga subsidi, tapi orang luar tidak memiliki kartu tadi membeli dengan harga pasar," kata dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Gilang Ramadhan
