Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK akan Datangi Polri Bahas Nasib Kasus Novel Baswedan
Hard news
Selasa, 10 Okt 2017

KPK akan Datangi Polri Bahas Nasib Kasus Novel Baswedan

KPK berencana kembali mendatangi Mabes Polri untuk mempertanyakan nasib penanganan kasus penyerangan Novel Baswedan yang tak kunjung ada kemajuan meski sudah berusia 6 bulan.
Ketua MA Didesak Mundur Usai Ada Hakim Terlibat Suap Lagi
Hard news
Minggu, 8 Okt 2017

Ketua MA Didesak Mundur Usai Ada Hakim Terlibat Suap Lagi

Hakim Agung Gayus Lumbuun mendesak Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali secara sukarela mundur dari posisinya. Desakan itu muncul usai KPK menangkap Ketua PT Manado, Hakim Sudiwardono karena terlibat kasus suap.
Politikus Golkar Aditya Moha dan Ketua PT Manado Ditahan KPK
Hard news
Minggu, 8 Okt 2017

Politikus Golkar Aditya Moha dan Ketua PT Manado Ditahan KPK

KPK menahan politikus Golkar, Aditya Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Sudiwardono sejak Minggu dini hari (8/10/2017) hingga 20 hari ke depan.
Penegak Hukum dan Politikus Terciduk OTT KPK di Jakarta
Hard news
Sabtu, 7 Okt 2017

Penegak Hukum dan Politikus Terciduk OTT KPK di Jakarta

KPK akan menjelaskan OTT ini dalam konferensi pers pada Sabtu malam.
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari Resmi Ditahan KPK
Hard news
Jumat, 6 Okt 2017

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari Resmi Ditahan KPK

Rita Widyasari dan Khairudin sebelumnya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka penerimaan gratifikasi di Kutai Kartanegara.
Pengacara Setnov Lapor Polisi Bila KPK Buat Sprindik Baru
Hard news
Jumat, 6 Okt 2017

Pengacara Setnov Lapor Polisi Bila KPK Buat Sprindik Baru

Apabila KPK menerbitkan Sprindik baru untuk Setya Novanto, pengacara Ketua DPR RI tersebut mengancam akan melaporkan pimpinan Komisi Antirasuah ke polisi.
KPK Sedang Kaji Rencana Penerbitan Sprindik Baru Setnov
Hard news
Jumat, 6 Okt 2017

KPK Sedang Kaji Rencana Penerbitan Sprindik Baru Setnov

KPK masih mengkaji kemungkinan untuk penerbitan Sprindik baru bagi mantan tersangka korupsi e-KTP, yakni Ketua DPR RI, Setya Novanto.
KPK Terima Vonis 4 Tahun untuk Politikus Golkar Fahd Fouz
Hard news
Kamis, 5 Okt 2017

KPK Terima Vonis 4 Tahun untuk Politikus Golkar Fahd Fouz

KPK menerima vonis terhadap terdakwa Fahd El Fouz karena putusan dan pertimbangan yang dijatuhkan majelis hakim sudah sesuai dengan permintaan komisi antirasuah.
KPK: Putusan Hakim Cepi Hambat Pengusutan Korupsi e-KTP
Hard news
Jumat, 29 Sept 2017

KPK: Putusan Hakim Cepi Hambat Pengusutan Korupsi e-KTP

Meski menghormati hasil sidang praperadilan Novanto, pimpinan KPK kecewa dengan putusan Hakim Cepi Iskandar. KPK menilai pembatalan status tersangka Novanto menhambat pengusutan kasus korupsi e-KTP.
KPK Sebut Sprindik Setya Novanto Bisa Diterbitkan Lagi
Hard news
Jumat, 29 Sept 2017

KPK Sebut Sprindik Setya Novanto Bisa Diterbitkan Lagi

KPK menyatakan berwenang menerbitkan Sprindik baru untuk Setya Novanto. Tapi, langkah itu belum diputuskan. Komisi baru berencana mengkaji putusan Hakim Cepi Iskandar soal pembatalan status Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP.
Penggeledahan KPK di Kutai Kartanegara Guna Cari Bukti Baru
Hard news
Kamis, 28 Sept 2017

Penggeledahan KPK di Kutai Kartanegara Guna Cari Bukti Baru

KPK melakukan penggeledahan di sejumlah kantor dinas Pemkab Kutai Kartanegara untuk mencari bukti-bukti baru terkait kasus penerimaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Rita Widyasari.
Kasus Novel Masih Mandeg, Polisi Klaim Sudah Berusaha Keras
Hard news
Kamis, 28 Sept 2017

Kasus Novel Masih Mandeg, Polisi Klaim Sudah Berusaha Keras

Mabes Polri mengklaim upaya untuk menemukan pelaku teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terus dilakukan. Tapi, hasilnya tetap nihil hingga sekarang.
Pimpinan DPR Bantah Tekan Auditor BPK Agar Dapat Status WTP
Hard news
Kamis, 28 Sept 2017

Pimpinan DPR Bantah Tekan Auditor BPK Agar Dapat Status WTP

Informasi mengenai adanya tekanan dari pimpinan DPR terhadap auditor BPK agar mendapatkan status WTP dibantah para petinggi parlemen.
Korupsi Kepala Daerah 2017: 4 Kader Golkar Ditangkap KPK
Current issue
Kamis, 28 Sept 2017

Korupsi Kepala Daerah 2017: 4 Kader Golkar Ditangkap KPK

Dari tujuh kepala daerah yang menjadi pesakitan KPK sepanjang tahun 2017, empat di antaranya adalah kader Partai Golkar.
Pansus Hak Angket KPK Minta Polisi Visum Jenazah Romi Herton
Current issue
Kamis, 28 Sept 2017

Pansus Hak Angket KPK Minta Polisi Visum Jenazah Romi Herton

"Memang dia dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Tapi saya imbau agar polisi membuat visum et reportum," kata Taufiqul.
Hakim Praperadilan Setya Novanto Tunda Kesaksian Ahli KPK
Hard news
Rabu, 27 Sept 2017

Hakim Praperadilan Setya Novanto Tunda Kesaksian Ahli KPK

Hakim tunggal di sidang praperadilan Setya Novanto memutuskan untuk menunda kesaksian salah satu ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rita dan Ridwan, Giat Sosialisasi Antikorupsi Terjerat Suap
Current issue
Rabu, 27 Sept 2017

Rita dan Ridwan, Giat Sosialisasi Antikorupsi Terjerat Suap

Ridwan Mukti dan Rita Widyasari adalah dua contoh kepala daerah yang giat sosialisasi antikorupsi, namun justru terjerat suap.
Bupati Rita Menambah Daftar Pesakitan KPK yang Sedarah
Current issue
Rabu, 27 Sept 2017

Bupati Rita Menambah Daftar Pesakitan KPK yang Sedarah

Penetapan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebagai tersangka gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (26/9), menambah panjang daftar pesakitan KPK yang punya hubungan darah dengan pesakitan lain.
Komentar Golkar Soal Bupati Rita Widyasari Tersangka KPK
Hard news
Selasa, 26 Sept 2017

Komentar Golkar Soal Bupati Rita Widyasari Tersangka KPK

Partai Golkar mengklaim berencana memperketat proses seleksi penentuan calon kepala daerah. Langkah ini dilakukan usai sejumlah kader partai itu yang berstatus kepala daerah menjadi tersangka korupsi di KPK pada tahun ini.
ICW Dukung KPK Gencar Bongkar Korupsi di Daerah
Hard news
Selasa, 26 Sept 2017

ICW Dukung KPK Gencar Bongkar Korupsi di Daerah

KPK lumayan rajin membongkar kasus korupsi di sejumlah daerah pada tahun ini. Hal ini menandakan penegak hukum di banyak daerah masih belum serius menangani kasus korupsi di wilayahnya.