tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya integritas bagi aparatur sipil negara. Menurut dia, menjadi berintegritas bukan persoalan untung rugi, melainkan prinsip yang harus dipegang teguh para pegawai yang digaji oleh negara, seperti halnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Menkeu menegaskan bahwa tujuan seorang pegawai negeri sipil (PNS) tidak untuk memperkaya dan melayani diri sendiri. Sri Mulyani menilai seharusnya keinginan untuk menumpuk harta bukan menjadi motivasi bagi seseorang saat memutuskan jadi PNS.
“Saya percaya PNS harusnya jadi kelas menengah yang solid di Indonesia. Dia tidak jatuh menjadi miskin dan juga tidak kaya raya,” ucap Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Rabu (6/12/2017).
Selain itu, Menkeu juga turut mengingatkan agar para pegawai pajak tidak silau dengan harta kekayaan. Ia menilai pengabdian dan pelayanan PNS terhadap masyarakat sudah seharusnya bebas dari kepentingan apapun dan tidak bersifat transaksional.
“Kalau dibuat jadi transaksional, ya republik ini akan jadi republik transaksional. Kalau Anda waktu itu masuk dengan ide bahwa Anda mau melayani diri sendiri, Anda salah tempat. Saya katakan ini tidak hanya di level Menteri ataupun Dirjen (Direktur Jenderal),” jelas Sri Mulyani.
Selain mendorong pengendalian diri, Menkeu juga mengungkapkan bahwa korupsi bisa datang dari sistem yang lemah. Oleh karena itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di internal DJP harus dipegang teguh. Salah satunya terkait larangan bagi pegawai pajak untuk menemui wajib pajak (WP) secara langsung dan tidak dalam konteks yang resmi.
“Hal seperti itu harus dicegah, karena membentuk lingkungan serta memberikan insentif untuk korupsi. Arti saya tidak korupsi bukan berarti hanya saya tidak ambil duit. Korupsi itu termasuk conflict of interest,” kata Sri Mulyani lagi.
Masih dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan tidak membantah apabila institusi yang dipimpinnya memang rentan terhadap godaan korupsi. Robert menilai ada kesempatan besar bagi pegawai pajak untuk korupsi apabila tidak ada sistem yang andal untuk mendeteksinya.
“Namun kami telah mencanangkan komitmen dalam mengurangi korupsi sehingga menjadikan institusi bersih. Pencanangan ini sifatnya pengingat, karena mayoritas insan di DJP sangat mendukung anti korupsi dan ingin kerja tanpa korupsi,” ucap Robert.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang turut hadir dalam acara itu juga menilai korupsi dapat muncul karena adanya ketidaksetiaan. “Integritas Anda itulah yang membedakan Anda dengan orang lain. Ketika orang tidak berintegritas, muncul transaksional. Semuanya ditransaksikan,” ujar Saut.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
