Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Korupsi dapat terjadi saat kepala daerah dipilih oleh DPRD ataupun dipilih oleh rakyat secara langsung.

Pimpinan KPK telah melakukan rapat bersama dan diputuskan bahwa Direktorat Pengawasan Internal (PI) akan melakukan pemeriksaan untuk menindaklanjuti ucapan Aris Budiman.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tidak mengetahui maksud pengakuan Aris soal email yang menuding Direktur Penyidikan KPK menjadi “Kuda Troya”.

Sebuah koper misterius sempat menarik perhatian petugas keamanan KPK pada Kamis sore. Koper itu ternyata milik pegawai Pemprov Kalteng yang tak sengaja tertinggal di halaman Gedung KPK.

Koper tersebut ditemukan tergeletak di bawah pohon dekat pos keamanan gedung KPK.

Berdasar sejumlah laporan, KPK menduga Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri tidak hanya sekali menerima suap terkat dengan perkara yang dia tangani.

KPK menangkap seorang panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin (12/3/2018). Pihak Mahkamah Agung (MA) membenarkan penangkapan tersebut.

KPK menahan Irvanto usai dia menjalani pemeriksaan sebagai tersanga korupsi e-KTP untuk kedua kalinya pada hari ini.

Aset tanah dan bangunan itu akan digunakan oleh Bareskrim Polri untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Agus masih enggan membeberkan nama-nama kandidatyang akan dijadikan tersangka, karena masih menunggu kesepakatan dengan pimpinan KPK lainnya.

Vonis itu jauh lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mahfud menyayangkan kasus Novel Baswedan belum menemukan titik terang sehingga ia mendorong untuk pembentukan TGPF.

Kepastian Novel Baswedan pulang ke Indonesia pada pekan ini bergantung pada hasil pemeriksaan tim dokter perawatnya di Singapura pada Rabu besok.

Febri menganggap tidak masalah apabila Nazar bekerja sama dengan KPK karena Nazar merupakan justice collaborator KPK.

KPK menyatakan KLHK berhak menyita lahan 47 ribu hektar milik DL Sitorus di Sumatera Utara. KPK meminta semua lembaga negara bekerja sama agar eksekusi terhadap lahan DL Sitorus bisa secepatnya berlangsung.

Hak angket DPR tidak bisa digunakan untuk mempertanyakan kebijakan KPK dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Wahrul menegaskan bahwa Mustafa tidak tahu menahu mengenai kasus yang sedang ditangani KPK ini.

"Total dari peristiwa tangkap tangan ini, tim mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp337.328.000 beserta dokumen bukti penyerahan uang," ungkap Basaria.

Taufiqulhadi mengatakan lembaga pengawas KPK tidak bersifat independen dan tidak akan diatur dalam undang-undang.

Fahri Hamzah menyarankan pembentukan lembaga pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan melalui revisi UU KPK.