tirto.id - Presiden Jokowi merespon beredarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepolisian terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Presiden meminta polisi menghentikan proses hukum bila tidak ada bukti kuat.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai respon Presiden Jokowi adalah hal yang wajar. Menurut Saut, Presiden tengah menjalankan komitmen program Nawacita Presiden.
"Kalau ditanya ini (respon) sinyal dari presiden, saya pikir tidak aneh. Karena di dalam nawacitanya, presiden sudah mencantumkan bahwa kehadiran negara yang tidak disebut itu. Ini bentuk kehadiran negara dalam tindakan antikorupsi," kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11/2017) kepada Tirto.
Saut menegaskan bahwa KPK tidak selalu benar. Ia tidak memungkiri kalau KPK juga bisa salah dan mempunyai kelemahan.
Namun, mereka menyerahkan kepada pengadilan sebagai lembaga yang berwenang menentukan benar atau salah. Saut pun tidak takut ditetapkan sebagai tersangka dalam perjuangan antikorupsi. Ia kembali mengingatkan perjuangannya tidak sesusah penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Saut menekankan, argumentasi mereka sudah cukup kuat untuk menerbitkan surat pencegahan. Ia mengingatkan, KPK mempunyai kewenangan untuk mencegah orang ke luar negeri sesuai undang-undang. Bahkan, dalam undang-undang, KPK bisa memerintahkan untuk mencegah seseorang.
Ia pun menegaskan kalau surat itu tidak palsu sesuai klaim Penasihat Hukum Setya Novanto Fredrich Yunadi. Diketahui, Yunadi mengklaim ada 100 bukti yang menyatakan surat pencegahan Novanto palsu.
"Ya enggaklah (surat pencegahan palsu). Lihat aja yang tanda tangan itu kan saya, itu keputusan berlima, itu kan bukan keputusan Saut Situmorang pribadi," kata Saut.
"Kalau itu dibilang palsu ya gimana ya? Yang memalsukan itu jangan-jangan yang bilang saya palsu," lanjut Saut.
Saut mengingatkan, segala hukum, baik pidana, perdata, maupun tindak pidana korupsi memerlukan bukti. Apabila memang terbukti melakukan pidana, Saut siap ditetapkan sebagai tersangka. Mereka pun menanti pembuktian dalam penetapannya sebagai tersangka.
"Kalau memang dalam pembuktian, bisa membuktikan bahwa memang ada yang dipidanakan tersangka kepada kita ya gpp. Buktiin saja," kata Saut.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo sempat memberi respon tentang beredarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepolisian terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut yang diberitakan, Presiden tidak masalah polisi memproses perkara untuk kedua komisioner tersebut. Namun, ia meminta polisi menghentikan penyidikan bila tidak ada bukti kuat.
“Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. (Kalau tidak ada bukti) saya sudah minta dihentikan,” ujar Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Penulis: Yulaika Ramadhani
Editor: Yulaika Ramadhani
