Indeks Komisi Iii Dpr Ri

KPK membantah Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi target yang direncanakan untuk memenuhi anggaran tahunan.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI bersama KPK pada hari ini dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk mendesak pengubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) milik Komisi Antikorupsi.

Desmond menganggap perlu ada koreksi ulang dalam komunikasi pemerintahan hari ini.

Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyangsikan kebenaran pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya lembaga negara yang membeli 5000 pucuk senjata ilegal. 

Komisi III DPR RI mendesak Panglima TNI Gatot Nurmantyo memberikan klarifikasi soal pernyataannya mengenai kabar rencana pembelian 5 ribu senjata ilegal.

Menurut Sahroni, Komisi III DPR ingin agar institusi penegak hukum yang melakukan penyelidikan atau penyidikan, tidak melakukan penuntutan.

Sekjen Partai Nasdem menegaskan, tidak semua permasalahan bisa langsung diselesaikan dengan Undang-Undang, termasuk masalah penyadapan.

Wenny menyebut KPK tidak mempunyai tata krama dalam melakukan penyadapan, karena tidak pernah meminta izin ke pengadilan sebelum menyadap.

Rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan KPK hari ini membahas sistem pengaduan masyarakat (dumas) diwarnai ketegangan.

KPK tengah melakukan pendalaman untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan agar kasus Sumber Waras bisa ditindaklanjuti.

Saut Situmorang menyatakan KPK telah melakukan supervisi ke Polri dan kejaksaan terkait dengan pencegahan, serta pengawalan ke daerah terkait dana desa.

Pertemuan antara Komisi III dan pimpinan KPK akhirnya akan berlangsung hari ini, setelah minggu lalu sempat batal diadakan.

Sampai sejauh ini, Komisi II masih menunggu instruksi dari Mendagri Tjahjo Kumolo untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) pembahasan Perppu Ormas.

Febri Diansyah menyatakan pimpinan KPK tidak bisa hadir karena ada tugas-tugas lain yang harus diselesaikan.

Menurut Bambang, setiap anggota DPR memiliki hak imunitas (kekebalan hukum) dalam mengeluarkan pernyataan yang terkait dengan fungsi tugasnya.

KPK akan menggelar pemeriksaan internal untuk mendalami pengakuan Miryam S. Haryani soal adanya tujuh staf Komisi Antirasuah yang pernah menemui anggota Komisi III DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh Kemenkumham soal pencabutan SK hukum HTI dinilai sesuai UU.

Misbakhun menilai tidak ada kesalahan apabila seorang calon komisioner Komnas HAM memiliki afiliasi dengan partai politik, organisasi masyarakat, ataupun korporasi tertentu.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Mahfud MD menuding pembentukan Pansus Hak Angket KPK cacat hukum sebab memuat banyak pelanggaran undang-undang.

KPK siap menjawab semua pertanyaan Pansus Hak Angket bentukan DPR. Tapi, KPK tak akan melayani permintaan pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani terkait penyidikan korupsi e-KTP.