Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Arsul tak mau ada masyarakat yang baru bersuara dan mengatakan calon hakim agung memiliki catatan hitam ketika Komisi III telah menentukannya. 

Pembentukan Tim Hukum Nasional perlu dilihat sisi positif, karena diisi para akademisi.

Komisi III DPR merespons naiknya anak Jaksa Agung M. Prasetyo, yakni Bayu Adhinugroho Arianto yang mendapat promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Komisi III DPR RI menilai sepanjang promosi anak Jaksa Agung sesuai prosedur, tak jadi persoalan. Namun, jika ada unsur nepotisme, promosi menyalahi aturan.

Komisi III DPR meminta isu penculikan dan pembunuhan aktivis tidak jadi komoditas politik, tetapi dituntaskan.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memutuskan Aswanto dan Wahiduddin Adams terpilih menjadi Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi III akan melakukan musyawarah antar fraksi untuk menentukan nama hakim konstitusi. 

"Dari Komisi III sudah mau melakukan eksaminasi, ini yang kita harapkan, paling enggak eksaminasi ini akan menjadi pertimbangan dari MA dalam memutus perkara ini," kata Joko.

Komisi III DPR RI meminta Mahkamah Agung merombak sistem dan paradigma pengawasan hakim.

Sebagian anggota Komisi III DPR RI setuju dengan keputusan pemerintah menunda rencana pembentukan Densus Tipikor.

Komisi III DPR, yang menekan KPK sepanjang tahun ini, setuju usulan Tito Karnavian membentuk Densus Tipikor. Upaya baru melemahkan komisi antirasuah?

Komisi I akan segera memanggil Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk membahas polemik mengenai isu senjata ilegal.

Komisi III DPR RI berencana memanggil Kapolri Tito Karnavian untuk mengklarifikasi pembelian senjata yang dilakukan oleh Polri.

KPK membantah Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi target yang direncanakan untuk memenuhi anggaran tahunan.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI bersama KPK pada hari ini dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk mendesak pengubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) milik Komisi Antikorupsi.

Desmond menganggap perlu ada koreksi ulang dalam komunikasi pemerintahan hari ini.

Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyangsikan kebenaran pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya lembaga negara yang membeli 5000 pucuk senjata ilegal. 

Komisi III DPR RI mendesak Panglima TNI Gatot Nurmantyo memberikan klarifikasi soal pernyataannya mengenai kabar rencana pembelian 5 ribu senjata ilegal.

Menurut Sahroni, Komisi III DPR ingin agar institusi penegak hukum yang melakukan penyelidikan atau penyidikan, tidak melakukan penuntutan.

Sekjen Partai Nasdem menegaskan, tidak semua permasalahan bisa langsung diselesaikan dengan Undang-Undang, termasuk masalah penyadapan.