Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Mantan Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi bantah menerima aliran duit proyek e-KTP. Soal bagi-bagi uang, ia juga mengaku tidak tahu,

Partai Hanura menilai wacana hak angket kasus dugaan korupsi KTP Elektronik akan menimbulkan kegaduhan baru sehingga sebaiknya dikritisi saja melalui komisi terkait di DPR yaitu Komisi III.

Komisi III DPR RI berjanji akan menyampaikan tuntutan peserta Aksi 212 Jilid 2 ke pemerintah dan Polri. 

Massa aksi 212 jilid 2 berang saat politikus PDIP naik mobil komando. Ada apa?

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa memberikan tiga catatan tentang kasus kematian Siyono, terduga teroris asal Klaten, yang tewas saat berada dalam penanganan Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Terkait hal tersebut, Desmond mengatakan bahwa Komisi III akan segera memanggil Kapolri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly keluhkan kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, hampir semua lapas yang ada kelebihan kapasitas dan dalam kondisi memperihatinkan.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Putra Hasibuan menegaskan bahwa anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 yang terbukti menyalahi prosedur dalam kasus kematian Siyono harus ditindak secara pidana, sekaligus mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari masyarakat biasa.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia HM Aditya Mufti Ariffin mengatakan, anggaran rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan tahun 2016 hanya sekitar Rp1 triliun. Kecilnya anggaran ini menyebabkan kondisinya memperihatinkan.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Bambang Soesatyo menilai, mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Tito Karnavian sebagai sosok yang piawai dalam bidang antiteror. Tito dianggap sangat tepat diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Mahkamah Konstitusi (MK) menampik adanya intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait proses penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat RI Sarifudin Sudding meminta agar Kementerian Hukum dan HAM menjadikan kasus Labora Sitorus sebagai bahan evaluasi jajarannya.