Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Wenny menyebut KPK tidak mempunyai tata krama dalam melakukan penyadapan, karena tidak pernah meminta izin ke pengadilan sebelum menyadap.

Rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan KPK hari ini membahas sistem pengaduan masyarakat (dumas) diwarnai ketegangan.

KPK tengah melakukan pendalaman untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan agar kasus Sumber Waras bisa ditindaklanjuti.

Saut Situmorang menyatakan KPK telah melakukan supervisi ke Polri dan kejaksaan terkait dengan pencegahan, serta pengawalan ke daerah terkait dana desa.

Pertemuan antara Komisi III dan pimpinan KPK akhirnya akan berlangsung hari ini, setelah minggu lalu sempat batal diadakan.

Sampai sejauh ini, Komisi II masih menunggu instruksi dari Mendagri Tjahjo Kumolo untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) pembahasan Perppu Ormas.

Febri Diansyah menyatakan pimpinan KPK tidak bisa hadir karena ada tugas-tugas lain yang harus diselesaikan.

Menurut Bambang, setiap anggota DPR memiliki hak imunitas (kekebalan hukum) dalam mengeluarkan pernyataan yang terkait dengan fungsi tugasnya.

KPK akan menggelar pemeriksaan internal untuk mendalami pengakuan Miryam S. Haryani soal adanya tujuh staf Komisi Antirasuah yang pernah menemui anggota Komisi III DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh Kemenkumham soal pencabutan SK hukum HTI dinilai sesuai UU.

Misbakhun menilai tidak ada kesalahan apabila seorang calon komisioner Komnas HAM memiliki afiliasi dengan partai politik, organisasi masyarakat, ataupun korporasi tertentu.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Mahfud MD menuding pembentukan Pansus Hak Angket KPK cacat hukum sebab memuat banyak pelanggaran undang-undang.

KPK siap menjawab semua pertanyaan Pansus Hak Angket bentukan DPR. Tapi, KPK tak akan melayani permintaan pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani terkait penyidikan korupsi e-KTP.

Mantan Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi bantah menerima aliran duit proyek e-KTP. Soal bagi-bagi uang, ia juga mengaku tidak tahu,

Partai Hanura menilai wacana hak angket kasus dugaan korupsi KTP Elektronik akan menimbulkan kegaduhan baru sehingga sebaiknya dikritisi saja melalui komisi terkait di DPR yaitu Komisi III.

Komisi III DPR RI berjanji akan menyampaikan tuntutan peserta Aksi 212 Jilid 2 ke pemerintah dan Polri. 

Massa aksi 212 jilid 2 berang saat politikus PDIP naik mobil komando. Ada apa?

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa memberikan tiga catatan tentang kasus kematian Siyono, terduga teroris asal Klaten, yang tewas saat berada dalam penanganan Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Terkait hal tersebut, Desmond mengatakan bahwa Komisi III akan segera memanggil Kapolri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly keluhkan kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, hampir semua lapas yang ada kelebihan kapasitas dan dalam kondisi memperihatinkan.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Putra Hasibuan menegaskan bahwa anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 yang terbukti menyalahi prosedur dalam kasus kematian Siyono harus ditindak secara pidana, sekaligus mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari masyarakat biasa.