Indeks Komisi Iii Dpr Ri
FPI Belum Tentu Diundang dalam Pembahasan Perppu Ormas
Sampai sejauh ini, Komisi II masih menunggu instruksi dari Mendagri Tjahjo Kumolo untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) pembahasan Perppu Ormas.
Komisi III DPR Jadwal Ulang RDP dengan KPK
Febri Diansyah menyatakan pimpinan KPK tidak bisa hadir karena ada tugas-tugas lain yang harus diselesaikan.

Ketua KPK Ancam Pansus, Komisi III: DPR Punya Hak Imunitas
Menurut Bambang, setiap anggota DPR memiliki hak imunitas (kekebalan hukum) dalam mengeluarkan pernyataan yang terkait dengan fungsi tugasnya.

KPK Gelar Pemeriksaan Internal untuk Dalami Pengakuan Miryam
KPK akan menggelar pemeriksaan internal untuk mendalami pengakuan Miryam S. Haryani soal adanya tujuh staf Komisi Antirasuah yang pernah menemui anggota Komisi III DPR RI.
Ketua Komisi III Tak Persoalkan Pembubaran HTI
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh Kemenkumham soal pencabutan SK hukum HTI dinilai sesuai UU.
Legislator: Pemilihan Komisioner Komnas HAM Tak Ada Masalah
Misbakhun menilai tidak ada kesalahan apabila seorang calon komisioner Komnas HAM memiliki afiliasi dengan partai politik, organisasi masyarakat, ataupun korporasi tertentu.
Mahfud MD Tuding Pansus Hak Angket KPK Cacat Hukum
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Mahfud MD menuding pembentukan Pansus Hak Angket KPK cacat hukum sebab memuat banyak pelanggaran undang-undang.
KPK Siap Hadapi Pansus Hak Angket Bentukan DPR
KPK siap menjawab semua pertanyaan Pansus Hak Angket bentukan DPR. Tapi, KPK tak akan melayani permintaan pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani terkait penyidikan korupsi e-KTP.
Mantan Ketua Komisi II Bantah Terima Duit Proyek e-KTP
Mantan Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi bantah menerima aliran duit proyek e-KTP. Soal bagi-bagi uang, ia juga mengaku tidak tahu,
Hanura: Hak Angket e-KTP Justru Timbulkan Kegaduhan
Partai Hanura menilai wacana hak angket kasus dugaan korupsi KTP Elektronik akan menimbulkan kegaduhan baru sehingga sebaiknya dikritisi saja melalui komisi terkait di DPR yaitu Komisi III.
DPR akan Sampaikan Tuntutan Aksi 212 Jilid 2 ke Pemerintah
Komisi III DPR RI berjanji akan menyampaikan tuntutan peserta Aksi 212 Jilid 2 ke pemerintah dan Polri.
Massa Aksi 212 Berang saat Politikus PDIP Naik Mobil Komando
Massa aksi 212 jilid 2 berang saat politikus PDIP naik mobil komando. Ada apa?

Terkait Kasus Siyono, Komisi III Panggil Kapolri & BNPT
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa memberikan tiga catatan tentang kasus kematian Siyono, terduga teroris asal Klaten, yang tewas saat berada dalam penanganan Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Terkait hal tersebut, Desmond mengatakan bahwa Komisi III akan segera memanggil Kapolri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menkumham Keluhkan Kondisi Lapas
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly keluhkan kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, hampir semua lapas yang ada kelebihan kapasitas dan dalam kondisi memperihatinkan.

Hukuman Densus dalam Kasus Siyono Harus Lebih Berat
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Putra Hasibuan menegaskan bahwa anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 yang terbukti menyalahi prosedur dalam kasus kematian Siyono harus ditindak secara pidana, sekaligus mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dari masyarakat biasa.

Anggaran Kecil, Kondisi Rutan & Lapas Memperihatinkan
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia HM Aditya Mufti Ariffin mengatakan, anggaran rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan tahun 2016 hanya sekitar Rp1 triliun. Kecilnya anggaran ini menyebabkan kondisinya memperihatinkan.
DPR Nilai Tito Piawai di Bidang Antiteror
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Bambang Soesatyo menilai, mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya Tito Karnavian sebagai sosok yang piawai dalam bidang antiteror. Tito dianggap sangat tepat diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
MK Tampik Adanya Intervensi
Mahkamah Konstitusi (MK) menampik adanya intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait proses penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

Kemenkumham Diminta Evaluasi Jajarannya
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat RI Sarifudin Sudding meminta agar Kementerian Hukum dan HAM menjadikan kasus Labora Sitorus sebagai bahan evaluasi jajarannya.
Masuk tirto.id







