Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Komisi III DPR RI menyatakan KPK seharusnya menyetujui permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menangani sendiri anak buahnya di Kejati DKI yang terjaring OTT.

Sanksi terhadap kasus pelesiran Setya Novanto sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah dijatuhkan Kemenkumham.

Empat lembaga negara mengajukan tambahan anggaran tahun 2020 ke Komisi III.

Komisi III DPR akan menggelar rapat dengan Kapolri Tito Karnavian terkait korban kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Anggota Komisi III DPR mempertanyakan kaitan antara referendum Aceh dengan Pilpres 2019.

Arsul Sani mengatakan, sampai saat ini komisi III DPR RI belum berkomunikasi dengan BIN terkait lima tokoh yang menjadi target pembunuhan tersebut.

Komisi III DPR menilai, penjagaan ketat yang dilakukan TNI-Polri pada 22 Mei sudah tepat karena ada kemungkinan terjadinya gerakan teroris.

Arsul tak mau ada masyarakat yang baru bersuara dan mengatakan calon hakim agung memiliki catatan hitam ketika Komisi III telah menentukannya. 

Pembentukan Tim Hukum Nasional perlu dilihat sisi positif, karena diisi para akademisi.

Komisi III DPR merespons naiknya anak Jaksa Agung M. Prasetyo, yakni Bayu Adhinugroho Arianto yang mendapat promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Komisi III DPR RI menilai sepanjang promosi anak Jaksa Agung sesuai prosedur, tak jadi persoalan. Namun, jika ada unsur nepotisme, promosi menyalahi aturan.

Komisi III DPR meminta isu penculikan dan pembunuhan aktivis tidak jadi komoditas politik, tetapi dituntaskan.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memutuskan Aswanto dan Wahiduddin Adams terpilih menjadi Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi III akan melakukan musyawarah antar fraksi untuk menentukan nama hakim konstitusi. 

"Dari Komisi III sudah mau melakukan eksaminasi, ini yang kita harapkan, paling enggak eksaminasi ini akan menjadi pertimbangan dari MA dalam memutus perkara ini," kata Joko.

Komisi III DPR RI meminta Mahkamah Agung merombak sistem dan paradigma pengawasan hakim.

Sebagian anggota Komisi III DPR RI setuju dengan keputusan pemerintah menunda rencana pembentukan Densus Tipikor.

Komisi III DPR, yang menekan KPK sepanjang tahun ini, setuju usulan Tito Karnavian membentuk Densus Tipikor. Upaya baru melemahkan komisi antirasuah?

Komisi I akan segera memanggil Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk membahas polemik mengenai isu senjata ilegal.

Komisi III DPR RI berencana memanggil Kapolri Tito Karnavian untuk mengklarifikasi pembelian senjata yang dilakukan oleh Polri.