Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Terkait pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril, Komisi III DPR RI akan mendenagrkan pandangan fraksi-fraksi di DPR hari ini, Selasa (23/7/2019).

Komisi III DPR RI menjadwalkan Selasa (23/7/2019) besok untuk memulai rapat membahas permohonan pertimbangan Presiden Jokowi harus memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai kapasitas penghuni lapas yang ada saat ini sudah melebihi kapasittas hingga dua kali lipat.

Komisi III DPR RI akan menggelar rapat untuk mengkaji surat pengajuan amnesti untuk Baiq Nuril.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menanti Baiq Nuril datang untuk mengadukan kasusnya dan akan membantu mempertimbangkan langkah hukum usai PK di Mahkamah Agung.

Usai Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024, Partai Gerindra lebih condong memilih menjadi oposisi.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem T Taufiqulhadi membantah permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo soal penanganan kasus OTT Kejati ditangani lembaganya dapat berujung pada konflik kepentingan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), T. Taufiqulhadi menuding KPK ingin mempermalukan kejaksaan.

Komisi III DPR RI menyatakan KPK seharusnya menyetujui permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menangani sendiri anak buahnya di Kejati DKI yang terjaring OTT.

Sanksi terhadap kasus pelesiran Setya Novanto sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah dijatuhkan Kemenkumham.

Empat lembaga negara mengajukan tambahan anggaran tahun 2020 ke Komisi III.

Komisi III DPR akan menggelar rapat dengan Kapolri Tito Karnavian terkait korban kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Anggota Komisi III DPR mempertanyakan kaitan antara referendum Aceh dengan Pilpres 2019.

Arsul Sani mengatakan, sampai saat ini komisi III DPR RI belum berkomunikasi dengan BIN terkait lima tokoh yang menjadi target pembunuhan tersebut.

Komisi III DPR menilai, penjagaan ketat yang dilakukan TNI-Polri pada 22 Mei sudah tepat karena ada kemungkinan terjadinya gerakan teroris.

Arsul tak mau ada masyarakat yang baru bersuara dan mengatakan calon hakim agung memiliki catatan hitam ketika Komisi III telah menentukannya. 

Pembentukan Tim Hukum Nasional perlu dilihat sisi positif, karena diisi para akademisi.

Komisi III DPR merespons naiknya anak Jaksa Agung M. Prasetyo, yakni Bayu Adhinugroho Arianto yang mendapat promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Komisi III DPR RI menilai sepanjang promosi anak Jaksa Agung sesuai prosedur, tak jadi persoalan. Namun, jika ada unsur nepotisme, promosi menyalahi aturan.

Komisi III DPR meminta isu penculikan dan pembunuhan aktivis tidak jadi komoditas politik, tetapi dituntaskan.