Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Calon tunggal Kapolri Idham Azis akan melakukan fit and proper test bersama Komisi III DPR RI pada pukul 14.00 WIB, Rabu (30/10/2019).

Komisi III DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal kapolri Komjen Pol Idham Azis pada Rabu, 30 Oktober 2019.

DPR meminta Presiden Jokowi mencopot Menko Polhukam Wiranto karena dinilai telah gagal menjalankan tugas terkait demonstrasi yang menelan korban mahasiswa.

Selama proses pemilihan Capim KPK, beberapa informasi terkait calon pimpinan tidak semuanya dibuka.

Rapat paripurna DPR RI akan digelar Senin (16/9/2019) pukul 13.00 WIB dengan agenda laporan Komisi III soal pemilihan lima pimpinan KPK periode 2019-2023.

Calon pimpinan petahana KPK Alexander Marwata dicecar Komisi III soal perbedaan pandangan antara pimpinan KPK saat memutuskan menghentikan kasus mantan Deputi Penindakan Irjen Firli Bahuri yang diduga ada pelanggaran etik.

Sejumlah lembaga umat beragama berharap Presiden Jokowi tidak menindaklanjuti rencana revisi UU KPK dengan tidak mengirim surat presiden (Supres) kepada DPR.

Dua pimpinan KPK inkumben Basaria Panjaitan dan Laode M. Syarif gagal seleksi Capim KPK 2019-2023, padahal panselnya sama.

Komisi III DPR akan memulai melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon pimpinan KPK periode 2019-2023, pada Senin (9/9/2019).

Lima partai politik pendukung pemerintah Presiden Jokowi mengusulkan revisi UU KPK yang disetujui dalam rapat paripurna DPR Kamis lalu.

Wakil Ketua DPR III Desmond J Mahesa mengkritik sikap KPK yang menolak revisi UU KPK karena hanya pelaksana undang-undang.

Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Heri menyatakan, kritik publik soal capim KPK akan dijadikan masukan saat pelaksanaan uji kelayakan dan kapatutan (fit and proper test).

Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi tidak setuju dengan pernyataan capim KPK yang menyebut LHKPN adalah konsep yang ateis.

Anggota Komisi III mengatakan, polisi jangan menyimpulkan terlalu dini sebelum benar-benar akurat terkait penyebab mati listrik total atau blackout. 

Pembahasan RUU PKS agar mendahulukan pembahasan RKUHP, karena terdapat aturan pidana yang berkaitan. 

Komisi III DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas hasil amnesti Presiden Jokowi untuk Baiq Nuril.

Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut kasus pelecehan seksual secara verbal terhadap Baiq Nuril. 

Rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril disetujui dalam rapat pleno Komisi III DPR RI. 

Fraksi Partai Golkar memberikan sinyal menyetujui amnesti yang diberikan Presiden Jokowi terhadap terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril.

Baiq Nuril didampingi Rieke Dyah Pitaloka akan ikut memantau rapat di Komisi III DPR terkait pengajuan amnestinya dari Presiden Jokowi.