Indeks Komisi Iii Dpr Ri

Komisi III DPR akan memulai melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon pimpinan KPK periode 2019-2023, pada Senin (9/9/2019).

Lima partai politik pendukung pemerintah Presiden Jokowi mengusulkan revisi UU KPK yang disetujui dalam rapat paripurna DPR Kamis lalu.

Wakil Ketua DPR III Desmond J Mahesa mengkritik sikap KPK yang menolak revisi UU KPK karena hanya pelaksana undang-undang.

Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Heri menyatakan, kritik publik soal capim KPK akan dijadikan masukan saat pelaksanaan uji kelayakan dan kapatutan (fit and proper test).

Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi tidak setuju dengan pernyataan capim KPK yang menyebut LHKPN adalah konsep yang ateis.

Anggota Komisi III mengatakan, polisi jangan menyimpulkan terlalu dini sebelum benar-benar akurat terkait penyebab mati listrik total atau blackout. 

Pembahasan RUU PKS agar mendahulukan pembahasan RKUHP, karena terdapat aturan pidana yang berkaitan. 

Komisi III DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas hasil amnesti Presiden Jokowi untuk Baiq Nuril.

Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut kasus pelecehan seksual secara verbal terhadap Baiq Nuril. 

Rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril disetujui dalam rapat pleno Komisi III DPR RI. 

Fraksi Partai Golkar memberikan sinyal menyetujui amnesti yang diberikan Presiden Jokowi terhadap terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril.

Baiq Nuril didampingi Rieke Dyah Pitaloka akan ikut memantau rapat di Komisi III DPR terkait pengajuan amnestinya dari Presiden Jokowi.

Terkait pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril, Komisi III DPR RI akan mendenagrkan pandangan fraksi-fraksi di DPR hari ini, Selasa (23/7/2019).

Komisi III DPR RI menjadwalkan Selasa (23/7/2019) besok untuk memulai rapat membahas permohonan pertimbangan Presiden Jokowi harus memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai kapasitas penghuni lapas yang ada saat ini sudah melebihi kapasittas hingga dua kali lipat.

Komisi III DPR RI akan menggelar rapat untuk mengkaji surat pengajuan amnesti untuk Baiq Nuril.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menanti Baiq Nuril datang untuk mengadukan kasusnya dan akan membantu mempertimbangkan langkah hukum usai PK di Mahkamah Agung.

Usai Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024, Partai Gerindra lebih condong memilih menjadi oposisi.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem T Taufiqulhadi membantah permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo soal penanganan kasus OTT Kejati ditangani lembaganya dapat berujung pada konflik kepentingan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), T. Taufiqulhadi menuding KPK ingin mempermalukan kejaksaan.