tirto.id - Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon tunggal Kapolri Komjen Idham Azis. Namun dalam proses tersebut, Idham tidak memyampaikan visi dan misi saat menjadi Kapolri.
Idham mengacu pada arahan Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan untuk mengikuti visi-misi presiden.
"Berdasarkan arah kebijakan pemerintah yang menjadi acuan bagi arah kebijakan polri memperhatikan kebijakan presiden dan wapres saat pelantikan, maka dalam kesempatan ini tidak ada visi dan misi yang saya ajukan," kata Idham di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Meski begitu, Idham yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri itu mengajukan tujuh program prioritas yang akan dilaksanakannya saat menjadi kapolri.
Tujuh program prioritas itu yakni mewujudkan SDM unggul, pemantapan harkamtibnas, penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, pemantapan manajemen media, penguatan sinergi polisional, penataan kelembagaan dan penguatan pengawasan
"Polri terus meningkatkan pelayanan publik sebagai modal terpenting dalam melaksanakan tugas pokoknya melalui program promoter," kata Idham.
Tujuh program prioritas ini pada intinya hanya melanjutkan program-program yang telah dilakukan kapolri-kapolri sebelumnya, utamanya program Polri yang dicanangkan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yakni Profesional, Modern, Terpecaya (Promoter).
Idham mengakui bila ia menjadi Kapolri hanya akan berumur 14 bulan saja, mengingat ia akan memasuki masa pensiun pada awal tahun 2021 mendatang. Alasan itu yang membuat Idham tak muluk-muluk memunculkan visi-misi ataupun memumculkan program-program baru yang sulit dilakukan.
"Jika diberikan kepercayaan amanah mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai kapolri saya akan melakukan program penguatan polri yang promoter menuju indonesia maju," pungkasnya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Gilang Ramadhan
