tirto.id - Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, penjagaan ketat yang dilakukan TNI dan Polri dalam rangka pengamanan pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019 pada Rabu (22/5/2010) mendatang sudah tepat.
Arsul juga mengatakan dan merasa yakin bahwa apa yang dilakukan TNI dan Polri tidak akan mengurangi hak warga negara dalam berekspresi dan berunjuk rasa sepanjang dalam koridor hukum yang berlaku.
"Hanya kenapa kok ada pengamanan yang ketat? Itu karena kami kebetulan yang di Komisi III kan juga mendengar bahwa tidak tertutup kemungkin ada kelompok-kelompok yang katakanlah terafiliasi dengan organisasi atau gerakan terorisme, itu akan melakukan aksi," kata Arsul saat ditemui di DPR RI, Senin (20/5/2019) pagi.
"Ini kan tidak boleh terjadi, sebetulnya pengamanan Polri yang dibantu TNI itu dalam konteks itu tadi, lebih mengamankan itu. Saya kira kira sudah bisa merasakan juga, bahwa dalam konteks kegiatan itu saja sudah cukup meningkat," lanjutnya.
Polri mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan untuk menjadi massa aksi pada 22 Mei nanti lantaran ada indikasi teror yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
“Bahwa tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun. Kami tidak ingin ini terjadi (serangan) di kerumunan massa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Mabes Polri, Jumat (17/5/2019).
Tapi, lanjut dia, pihaknya tidak akan meremehkan kelompok terduga teroris karena jajarannya tidak bisa meyakinkan apakah kelompok tersebut sudah selesai merencanakan aksi atau tidak.
“Karena itulah prinsip Densus 88 menjejaki tanpa henti kelompok ini dengan cara preventive strike. Semua jaringan mereka tidak bisa lepas (pantau) sedikitpun. Ini akan membahayakan masyarakat Indonesia,” tukas Iqbal.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
