Indeks Kenaikan Iuran Bpjs

Purbaya belum dapat mengungkapkan berapa perkiraan biaya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Setiap kebijakan penyesuaian iuran dari BPJS Kesehatan selalu diikuti jumlah penurunan kelas peserta dan tunggakan iuran.

Presiden Jokowi dianggap mengeluarkan kebijakan yang memposisikan kekuasaan dirinya melampaui legislatif dan yudikatif terkait terbitnya Perpres 63/2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan mengaku belum menerima salinan putusan MA soal pembatalan kenaikan iuran JKN.

Puan dan anggota DPR berseberangan pendapat dalam rapat gabungan terkait kenaikan BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani menyinggung keputusan Puan Maharani yang menyetujui kenaikan iuran BPJS saat menjadi Menko PMK.

Penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena ada data ganda kepesertaan.

Di tengah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, terdengar suara sumbang soal insentif besar yang diterima jajaran direksi dan dewan pengawas, plus fasilitas asuransi lain.

Apa itu Omnibus Law yang ditolak para buruh dan jadi demo hari ini?

Ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI kembali akan berorasi di DPR untuk menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).

Persoalan defisit BPJS Kesehatan bukan pada rumah sakit atau warga yang memegang kartu, melainkan dalam keuangan di sana.

Sejumlah peserta BPJS memilih turun kelas karena terbeban dengan tarif iuran yang baru.

Menurut YLKI, kenaikan iuran akan membuat masyarakat turun kelas hingga menunggak.

Kenaikan iuran itu disahkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang diteken Presiden Joko Widodo.

Ketua DPR akan membahas rencana kenaikan iuran BPJS setelah alat kelengkapan dewan terbentuk.

RS saat ini disebut sedang kesulitan karena masih banyak yang belum menerima ganti dari pelayanan yang mereka sudah berikan.

Kenaikan iuran BPJS merupakan rencana pemerintah untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan bakal mewajibkan pembayaran iuran kepesertaan dengan skema autodebet untuk meningkatkan kepatuhan pesrta.

Penolakan disampaikan DPR lantaran pemerintah belum melakukan perbaikan data atas 10.654.530 peserta yang bermasalah.

Manipulasi tersebut membuat pendapatan yang diterima tak sebanding dengan biaya jaminan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.