tirto.id - Presiden Joko Widodo mendatangi RSUD Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019) pukul 09.15 WIB.
Jokowi melihat para pasien yang sedang menjalani perawatan di kelas 3, tepatnya di Ruang Asoka. Presiden juga berbincang dengan para pasien yang sedang dirawat.
Dalam sidak ini, Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD drg. Ahmad Sopyan dan Wadir Pelayanan dr. Ahmad Nasuhi.
Jokowi berada di RSUD selama 40 menit. Kemudian menuju Pelabuhan Patimban.
Jokowi mengatakan, ada 90 persen pasien yang ditemui menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Dari jumlah tersebut, kata dia, sekitar 70 persen merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), dan 20 persen sisanya merupakan peserta mandiri.
“Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit,” kata Jokowi.
Ia juga menjelaskan, hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya.
Menurut dia, BPJS harus mampu mengendalikan defisit, terutama mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar.
“Ada 133 juta [orang] yang di-cover oleh pemerintah dari kartu BPJS yang gratis, [di antaranya] 96 juta [orang] oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya di-cover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan,” imbuhnya.
Terkait defisit BPJS Kesehatan, Jokowi juga mengujungi Lampung, Jumat, 15 November 2019 lalu. Saat itu Presiden Jokowi mengunjungi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung.
BPJS Kesehatan mengalami defisit dari tahun ke tahun. Salah satu upaya menambalnya dengan menaikkan 100 persen iuran BPJS Kesehatan di semua kelas dan jenis pendaftar yang berlaku efektif 1 Januari 2020.
Editor: Abdul Aziz
