tirto.id - Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto akan melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam tim kecil yang bertugas membenahi masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan.
"IDI pasti terlibat, dong. Wong saya anggota IDI," ujar Terawan di PB IDI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019). "Saya anggota IDI. [Keanggotaan] saya perasaaan belum dicabut, ya," tambahnya.
Defisit BPJS Kesehatan memang tidak kunjung teratasi, malah membesar dari tahun ke tahun. Pemerintah terus menerus menggelontorkan dana untuk menambalnya.
2014 lalu, BPJS Kesehatan mencatatkan defisit Rp1,9 triliun. Defisit membengkak menjadi Rp9,4 triliun pada 2015. Setahun kemudian, defisit sedikit berkurang menjadi Rp6,4 triliun karena adanya penyesuaian iuran, yang sesuai dengan Peraturan Presiden dilakukan setiap dua tahun.
Sayangnya kenaikan iuran tidak mampu memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan di tahun-tahun berikutnya. Pada 2017, angka defisit melonjak lagi menjadi Rp13,8 triliun. Kondisi semakin buruk manakala pada 2018 BPJS Kesehatan kembali defisit nyaris Rp20 triliun, tepatnya Rp19,4 triliun.
Defisit kembali mengintai pada 2019. Sepanjang Januari hingga April, defisit tercatat sudah menyentuh angka Rp3,7 triliun.
Terawan berharap kenaikan iuran BPJS yang akan berlaku pada 1 Januari 2020 bisa menambal defisit tersebut, sehingga tim kecil yang dia bentuk "tinggal memperbaiki tata kelola [BPJS Kesehatan]" agar "tidak terjadi defisit lagi di kemudian hari."
Menurutnya, keuangan yang baik adalah kunci untuk memperbaiki sektor-sektor lain. Rumah sakit misalnya, ia yakin juga akan "melakukan perbaikan" jika uang dari BPJS lancar. Ini juga akan berimplikasi ke semakin berkurangnya antrean pasien.
"Kalau BPJS Kesehatan baik tanpa defisit, ya pasti akan terjadi pembangunan-pembangunan sarana lagi. Kalau pembangunan sarana ditambah, ya pasti antreannya akan berkurang, akan terurai sendirilah," pungkasnya.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Rio Apinino
