Indeks Kemnaker

Indah Anggoro Putri menjelaskan, revisi PP dilakukan lantaran dalam Perppu Cipta Kerja tidak mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan.

"Negara ini tidak mengenal istilah (pengupahan) no work, no pay," kata DirjenPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah.

Kemnaker mengungkapkan terdapat dua urgensi diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan pemerintah tidak menghapus maupun mengubah aturan cuti hamil atau melahirkan dalam Perppu Cipta Kerja.

SBMI mendesak Kemnaker segera melaksanakan PP 22/2022 untuk mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan, serta perlindungan AKP migran.

Partai Buruh berdemo di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022).

Partai Buruh berunjuk rasa terkait tiga hal: menyuarakan nasib buruh migran, penolakan KUHP dan omnibus law UU Cipta Kerja.

Kemnaker mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) untuk segera mengambil haknya.

Kemnaker mengapresiasi para Gubernur di Indonesia yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

Kenaikan UMP di setiap provinsi berbeda-beda dengan batasan maksimal 10 persen.

Kemnaker mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit dalam menghadapi dinamika yang tengah dihadapi perusahaan.

Berikut cara daftar akun aplikasi SIAPkerja dari Kemnaker untuk cari kerja. 

Cara dan syarat mencairkan BSU 2022 lewat POSPAY dan POS, berikut langkah-langkahnya.

Partai Buruh dan KSPI menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen serta menolak PHK massal dengan dalih resesi dan UU Cipta Kerja.

Kemnaker memastikan, bahwa pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) subsidi gaji tahap keenam baru akan dilakukan pada pekan depan.

Berikut solusi bagi calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU 2022 tahap 4 apabila lupa password.

Kemnaker mengungkap manajemen Dunkin Donuts setuju untuk membayarkan THR yang sebelumnya tertunda selama dua tahun.

Kemnaker menerima pengaduan sebanyak 1.438 THR tidak dibayarkan, 1.235 THR tidak sesuai ketentuan, dan 364 THR yang terlambat dibayarkan.

Hingga pukul 19.00 WIB atau H+2 lebaran, jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk Posko THR 2022 total sebanyak 5.589 laporan.

Kemnaker mencatat hingga 1 Mei 2022 Posko THR virtual, Kemnaker telah menerima 5.496 aduan terkait THR.