Indeks Kemnaker

Sosial Budaya
Selasa, 16 Mei 2023

Kemnaker: Kekerasan Seksual pada Pekerja Bukan Imbas UU Ciptaker

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut kasus pelecahan seksual di tempat kerja bukan imbas dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Sosial Budaya
Senin, 15 Mei 2023

Menaker Janjikan RUU Perlindungan PRT Disahkan Tahun Ini

Menaker Ida Fauziah mengklaim pembahasan DIM RUU PPRT berjalan dengan cepat dan lancar.
Sosial Budaya
Rabu, 10 Mei 2023

Kelar Susun DIM, Pemerintah Segera Bahas RUU PPRT dengan DPR

Pemerintah segera mengajukan hasil pembahasan DIM RUU PPRT kepada DPR RI untuk dibahas dengan Badan Legislasi (Baleg).
Sosial Budaya
Sabtu, 29 Apr 2023

Ketika Ribuan Pelanggaran THR Masih Mangkrak Jelang May Day 2023

Dalam rilis resmi Kemnaker, per 28 April 2023, baru 375 aduan THR Lebaran yang ditindaklanjut.
Ekonomi
Jumat, 28 Apr 2023

Posko THR Ditutup Hari Ini, Kemnaker Terima 2.369 Aduan

Jumlah pengaduan THR yang masuk sebanyak 2.369 aduan dengan jumlah yang diadukan sebanyak 1.529 perusahaan.
Sosial Budaya
Jumat, 21 Apr 2023

Kemnaker Menerima 2.219 Aduan THR Lebaran per 20 April 2023

Posko Satgas THR Keagamaan 2023 Kemnaker telah menerima 2.219 aduan per 20 April 2023.
Ekonomi
Selasa, 18 Apr 2023

Kemnaker Terima 1.394 Aduan Terkait THR, Terbanyak di Jakarta

Kemnaker menerima 1.394 layanan aduan. Daerah paling banyak mendapatkan aduan yaitu DKI Jakarta mencapai 455.
Ekonomi
Selasa, 28 Mar 2023

Ini Formula Perhitungan THR Bagi Pekerja atau Buruh

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR akan disesuaikan dengan masa kerja seseorang.
Ekonomi
Selasa, 28 Mar 2023

Pengusaha Wajib Bayar THR H-7 Lebaran, Tidak Boleh Dicicil

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta kepada perusahaan agar membayarkan THR pada H-7 sebelum Lebaran.
News
Selasa, 28 Mar 2023

Ini Sanksi Bagi Perusahaan yang Tak Tepat Bayar THR & Dicicil

Kemnaker sebut sanksi teguran tertulis bagi perusahaan yang tak taat bayar thr, lalu sanksi pembatasan kegiatan usaha, hingga pembekuan kegiatan usaha.
News
Sabtu, 25 Mar 2023

Kemnaker Tegaskan THR 2023 Tak Boleh Dicicil

Kemnaker menegaskan kepada pemberi kerja atau pengusaha agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja dengan sistem penuh.
Ekonomi
Sabtu, 4 Feb 2023

PT Sai Apparel Terbukti Tidak Bayar Uang Lembur Karyawan

PT SAI Apparel Industries terbukti melakukan pelanggaran terhadap pembayaran upah lembur yang terjadi sejak September 2022.
Hukum
Rabu, 18 Jan 2023

Menaker: RUU PPRT Atur Perlindungan & Jaminan Sosial bagi PRT

RUU PPRT akan mengatur soal kewajiban pemberian jaminan sosial kepada para pekerja rumah tangga (PRT).
Ekonomi
Rabu, 18 Jan 2023

Menaker Ida Tunjuk Wakilnya Turun Selesaikan Konflik PT GNI

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunjuk Wakilnya, Afriansyah Noor untuk turun langsung menyelesaikan konflik bentrokan maut di PT GNI.
Ekonomi
Jumat, 6 Jan 2023

Kemnaker: Kami Tidak Menerima Protes Terkait Perppu Cipta Kerja

Indah Anggoro Putri menyatakan, pihaknya tidak akan mengakomodir protes dari kalangan usaha terkait penerbitan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.
Ekonomi
Jumat, 6 Jan 2023

Kemnaker: Tidak Benar PKWT Dapat Dikontrak Seumur Hidup

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri membantah PKWT dapat dikontrak seumur hidup.
Ekonomi
Jumat, 6 Jan 2023

Lindungi Karyawan, Pemerintah akan Revisi PP Pekerja Outsourcing

Indah Anggoro Putri menjelaskan, revisi PP dilakukan lantaran dalam Perppu Cipta Kerja tidak mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan.
Ekonomi
Jumat, 6 Jan 2023

Kemnaker: Negara RI Tidak Mengenal Sistem Gaji 'No Work, No Pay'

"Negara ini tidak mengenal istilah (pengupahan) no work, no pay," kata DirjenPembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah.
Ekonomi
Jumat, 6 Jan 2023

Kemnaker Ungkap 2 Urgensi di Balik Penerbitan Perppu Cipta Kerja

Kemnaker mengungkapkan terdapat dua urgensi diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.
Ekonomi
Rabu, 4 Jan 2023

Kemnaker: Aturan Cuti Hamil dan Melahirkan Masih Tetap Ada

Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan pemerintah tidak menghapus maupun mengubah aturan cuti hamil atau melahirkan dalam Perppu Cipta Kerja.