Indeks Kemnaker

Posko THR Kemnaker dibuka untuk memastikan hak-hak pekerja dibayarkan oleh para pengusaha.

Berikut ini daftar negara tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbaru 2022 yang dirilis Kemenaker.

Jika masih terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kontan, pengawas ketenagakerjaan akan memverifikasi alasan ketidakmampuan pembayaran.

Para pengusaha diimbau melaksanakan kewajiban pembayaran THR sesuai aturan, salah satunya dibayar secara penuh pada tahun ini.

Posko THR 2022 dari Kemnaker dipakai untuk pelayanan pengaduan dan pelaporan terkait pemberian THR saat hari raya. 

Tujuan BSU 2022 untuk mempertahankan kemampuan ekonomi para pekerja.

Kemnaker masih menyerap aspirasi dari serikat buruh dan stakeholder terkait revisi Permenaker soal JHT.

PT SiCepat Ekspres Indonesia menyatakan komitmennya untuk mempekerjakan kembali 500 orang pekerjanya.

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) memang tidak membebani iuran baru pada pekerja, namun tetap harus terdaftar pada 4 program BPJS Ketenagkerjaan.

Menaker Ida memastikan aturan JHT tetap dilanjutkan setelah dialog dengan serikat buruh dan dewan jaminan sosial.

Kementerian Ketenagakerjaan meminta para gubernur dalam menetapkan upah minimum 2022 untuk mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Tahap pertama, Taiwan akan menerima penempatan 1.700 TKI, masing-masing 850 orang sektor formal dan sektor domestik.

Kemnaker beri sinyal upah minimum 2022 akan naik usai rapat dengan Depenas dan LKS Tripnas. Namun besarannya belum diputuskan.

Bizhub merupakan salah satu layanan pada portal kemnaker yang berhubungan dengan wirausaha binaan.

Posko THR Keagamaan Kemnaker menerima 1.860 laporan yang terdiri dari 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR.

BSU 2021 tidak masuk dalam APBN 2021. "Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," kata Menaker Ida Fauziyah.

BLT upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan sudah dicairkan ke 11 juta pekerja atau buruh.

Kenapa BLT belum cair ke rekening Anda dan cara melaporkan atau membuat aduan terkait BLT upah ke Kemnaker.

Kemnaker segera menyusun RPP turunan dari UU Cipta Kerja, salah satunya RPP tentang Pengupahan.

Permenaker yang baru menambah jumlah komponen KHL dari 60 komponen menjadi 64 komponen, sementara buruh menuntut sampai 84 komponen.