Indeks Kementerian Dalam Negeri

RUU tentang Masyarakat Hukum Adat belum juga rampung meski telah dibahas sejak periode SBY. Padahal itu penting agar mereka diakui sebagai warga negara.

Soedarmo mengakui, pemerintah ingin tak ada imbas lebih besar dari peristiwa pembakaran bendera di Garut.

Keputusan Mendagri Tjahjo melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dinilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah soal Pj atau Pjs kepala daerah dari perwira aktif TNI/Polri.

Kemendagri mengklaim penunjukan Komjen Pol Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar sesuai aturan yang berlaku.

"Kemendagri harus bisa jelaskan secara transparan dan akuntabel kepada publik tentang apa yang sesungguhnya terjadi," kata Direktur Perludem.

Hijau lumut nan
melegenda. Satuan
tanpa senjata.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyesalkan sikap salah satu Rumah Sakit (RS) di Kalideres, Jakarta terkait dengan kasus meninggalnya bayi Debora. Dia mengajak publik memberikan sanksi sosial ke RS yang bersikap tak manusiawi.

FITRA menyarankan pemerintah memperhatikan tiga hal dalam revisi aturan soal penambahan dana parpol.

Pemerintah yakin Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan gugatan HTI terkait Perppu No.2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam kesaksiannya di sidang kedua korupsi e-KTP, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini mengaku menerima uang 500 ribu dolar AS terkait proyek KTP Elektronik (e-KTP).

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun mendesak KPK segera mengungkap aktor intelektual kasus E-KTP era Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Mantan Ketua DPR Ade Komarudin diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan E-KTP. KPK telah memeriksa lebih dari 250 saksi, tapi baru dua yang ditetapkan tersangka.

Menjelang Pilkada 2017, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri berusaha menggenjot perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengatakan saat ini pihaknya tengah memprioritaskan perekaman e-KTP di 101 daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017.

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).

Bawaslu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Dalam "Sosialisasi Akbar Pengawasan Partisipatif" ini, Bawaslu juga meluncurkan aplikasi GOWASLU untuk mendukung sistem pengawasan pemilu di daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan bertanggun jawab penuh terhadap tiga opsi sistem pemilu dalam draf revisi UU Pemilu yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya.

Direktur Sistem Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ophirtus Sumule,di Jakarta, mengatakan produk-produk inovasi hasil karya masyarakat, khususnya di daerah, tidak akan berkembang tanpa dukungan kebijakan dari pemerintah.