Indeks Kementerian Dalam Negeri

Kemendagri Bantah Pantau Secara Khusus Pilkada Medan
Kemendagri tegaskan memantau semua daerah penyelenggara Pilkada 2020

Ada Menantu Presiden, Kemendagri Pantau Langsung Pilkada Medan
Pilkada Medan dipantau langsung oleh pusat karena salah satu kontestannya adalah menantu Presiden Joko Widodo.

Imbas Rizieq: Anies Dikepung Kritik, Dipanggil Polisi, Rawan Sanksi
Imbas perkara Rizieq, Anies menuai kritik, pemanggilan polisi dan ancaman sanksi.

Kemendagri Catat 69 Petahana Langgar Protokol COVID-19
Hanya empat petahana bakal calon kepala daerah yang dianggap patuh protokol kesehatan COVID-19 saat mendaftar ke KPU.

Mendagri Tito Tunggu Putusan MA soal Pemakzulan Bupati Jember
Bupati Jember Faida dimakzulkan lewat sidang paripurna hak menyatakan pendapat DPRD setempat.

Kemendagri: Hadiah Lomba Video New Normal dari Dana Insentif Daerah
Sebanyak 84 pemerintah daerah yang jadi pemenang mendapat hadiah total sebesar Rp168 miliar.

Kemendagri: Rp85 Triliun APBD Sudah Dialihkan untuk Atasi Corona
93,73 persen provinsi di Indonesia telah mengalihkan anggarannya untuk penanganan pandemi Corona Covid-19.

Gerindra Sarankan FPI Segera Penuhi Syarat Bila Ingin Dapat SKT
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi FPI sudah habis masa berlakunya sejak 20 Juni 2019.

Kemendagri Tolak Usulan DPRD DKI Terlibat di Pemilihan Direksi BUMD
Kemendagri hanya menyetujui pelibatan DPRD DKI Jakarta dalam pemilihan wali kota.

Wartawan Sulit Akses Papua, TNI: Ada Ketentuan dari Pemerintah
Soal tertutupnya akses jurnalis ke Papua, Puspen TNI meminta bertanya kepada Kemendagri.

ICW Datangi Kemendagri, Tuntut PNS Korup Segera Dipecat
Berdasarkan surat keputusan seharusnya pemecatan seluruh terpidana korupsi rampung pada Desember 2018. Namun, kenyataannya hingga kini masih ada ribuan PNS korup yang tercatat aktif dan mendapat gaji.

Saat Kemendagri Tak Bernyali Sikapi Putusan Bawaslu untuk Ganjar
Bawaslu Jawa Tengah menilai ucapan Ganjar Pranowo soal dirinya dan 31 kepala daerah di Jawa Tengah mendukung Jokowi-Ma'ruf pelanggaran Undang-Undang Pemda. Namun Kemendagri enggan menindaklanjuti.

Pembahasan RUU Masyarakat Adat Mandek, Hak Warga Terabaikan
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat belum juga rampung meski telah dibahas sejak periode SBY. Padahal itu penting agar mereka diakui sebagai warga negara.

Kemendagri: Tak Ada Gejolak di Daerah Usai Kasus Pembakaran Bendera
Soedarmo mengakui, pemerintah ingin tak ada imbas lebih besar dari peristiwa pembakaran bendera di Garut.

Inkonsistensi Pemerintah Soal Pj Gubernur dari Perwira Aktif
Keputusan Mendagri Tjahjo melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dinilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah soal Pj atau Pjs kepala daerah dari perwira aktif TNI/Polri.

Komjen Pol Iriawan Ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat
Kemendagri mengklaim penunjukan Komjen Pol Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar sesuai aturan yang berlaku.

e-KTP Tercecer di Bogor Berpotensi Diselewengkan untuk Pemilu
"Kemendagri harus bisa jelaskan secara transparan dan akuntabel kepada publik tentang apa yang sesungguhnya terjadi," kata Direktur Perludem.

Sejarah Panjang Hansip di Indonesia
Hijau lumut nan
melegenda. Satuan
tanpa senjata.
melegenda. Satuan
tanpa senjata.
Kasus Bayi Debora: Mendagri Ajak Publik Beri Sanksi ke RS
Mendagri Tjahjo Kumolo menyesalkan sikap salah satu Rumah Sakit (RS) di Kalideres, Jakarta terkait dengan kasus meninggalnya bayi Debora. Dia mengajak publik memberikan sanksi sosial ke RS yang bersikap tak manusiawi.
Tiga Poin yang Harus Dibenahi Terkait Penambahan Dana Parpol
FITRA menyarankan pemerintah memperhatikan tiga hal dalam revisi aturan soal penambahan dana parpol.
Masuk tirto.id








