Indeks Kementerian Dalam Negeri
Pembahasan RUU Masyarakat Adat Mandek, Hak Warga Terabaikan
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat belum juga rampung meski telah dibahas sejak periode SBY. Padahal itu penting agar mereka diakui sebagai warga negara.
Kemendagri: Tak Ada Gejolak di Daerah Usai Kasus Pembakaran Bendera
Soedarmo mengakui, pemerintah ingin tak ada imbas lebih besar dari peristiwa pembakaran bendera di Garut.
Inkonsistensi Pemerintah Soal Pj Gubernur dari Perwira Aktif
Keputusan Mendagri Tjahjo melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dinilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah soal Pj atau Pjs kepala daerah dari perwira aktif TNI/Polri.
Komjen Pol Iriawan Ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat
Kemendagri mengklaim penunjukan Komjen Pol Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar sesuai aturan yang berlaku.
e-KTP Tercecer di Bogor Berpotensi Diselewengkan untuk Pemilu
"Kemendagri harus bisa jelaskan secara transparan dan akuntabel kepada publik tentang apa yang sesungguhnya terjadi," kata Direktur Perludem.
Sejarah Panjang Hansip di Indonesia
Hijau lumut nan
melegenda. Satuan
tanpa senjata.
melegenda. Satuan
tanpa senjata.
Kasus Bayi Debora: Mendagri Ajak Publik Beri Sanksi ke RS
Mendagri Tjahjo Kumolo menyesalkan sikap salah satu Rumah Sakit (RS) di Kalideres, Jakarta terkait dengan kasus meninggalnya bayi Debora. Dia mengajak publik memberikan sanksi sosial ke RS yang bersikap tak manusiawi.
Tiga Poin yang Harus Dibenahi Terkait Penambahan Dana Parpol
FITRA menyarankan pemerintah memperhatikan tiga hal dalam revisi aturan soal penambahan dana parpol.
SKB Tiga Menteri untuk Anggota HTI
Pemerintah yakin Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan gugatan HTI terkait Perppu No.2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Mantan Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang Korupsi e-KTP
Dalam kesaksiannya di sidang kedua korupsi e-KTP, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini mengaku menerima uang 500 ribu dolar AS terkait proyek KTP Elektronik (e-KTP).
ICW Desak KPK Ungkap Aktor Intelektual Kasus E-KTP
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun mendesak KPK segera mengungkap aktor intelektual kasus E-KTP era Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Ade Komarudin Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus E-KTP
Mantan Ketua DPR Ade Komarudin diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan E-KTP. KPK telah memeriksa lebih dari 250 saksi, tapi baru dua yang ditetapkan tersangka.
Dekati Pilkada, Pemerintah Dorong Warga Rekam Data e-KTP
Menjelang Pilkada 2017, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri berusaha menggenjot perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengatakan saat ini pihaknya tengah memprioritaskan perekaman e-KTP di 101 daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017.
Korupsi e-KTP, KPK Tetapkan Tersangka Baru
Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).
Masyarakat Awasi Pilkada dengan Aplikasi GOWASLU
Bawaslu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Dalam "Sosialisasi Akbar Pengawasan Partisipatif" ini, Bawaslu juga meluncurkan aplikasi GOWASLU untuk mendukung sistem pengawasan pemilu di daerah.
Tjahjo: Bola Panas Sistem Pemilu di Tangan Saya
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan bertanggun jawab penuh terhadap tiga opsi sistem pemilu dalam draf revisi UU Pemilu yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya.
Produk Kreatif Perlu Dukungan Kebijakan dari Pemerintah
Direktur Sistem Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ophirtus Sumule,di Jakarta, mengatakan produk-produk inovasi hasil karya masyarakat, khususnya di daerah, tidak akan berkembang tanpa dukungan kebijakan dari pemerintah.