Indeks Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ri disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 dan memiliki sejarah panjang, berikut tugas dan fungsinya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi percepatan penyaluran bansos ke pemerintah daerah.

Kementerian Dalam Negeri mencatat anggaran insentif tenaga kesehatan di seluruh pemerintah daerah baru cair 23 persen setara Rp2,09 triliun.

Kemendagri tegaskan memantau semua daerah penyelenggara Pilkada 2020

Pilkada Medan dipantau langsung oleh pusat karena salah satu kontestannya adalah menantu Presiden Joko Widodo. 

Imbas perkara Rizieq, Anies menuai kritik, pemanggilan polisi dan ancaman sanksi.

Hanya empat petahana bakal calon kepala daerah yang dianggap patuh protokol kesehatan COVID-19 saat mendaftar ke KPU.

Bupati Jember Faida dimakzulkan lewat sidang paripurna hak menyatakan pendapat DPRD setempat.

Sebanyak 84 pemerintah daerah yang jadi pemenang mendapat hadiah total sebesar Rp168 miliar.

93,73 persen provinsi di Indonesia telah mengalihkan anggarannya untuk penanganan pandemi Corona Covid-19.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi FPI sudah habis masa berlakunya sejak 20 Juni 2019.

Kemendagri hanya menyetujui pelibatan DPRD DKI Jakarta dalam pemilihan wali kota.

Soal tertutupnya akses jurnalis ke Papua, Puspen TNI meminta bertanya kepada Kemendagri. 

Berdasarkan surat keputusan seharusnya pemecatan seluruh terpidana korupsi rampung pada Desember 2018. Namun, kenyataannya hingga kini masih ada ribuan PNS korup yang tercatat aktif dan mendapat gaji.

Bawaslu Jawa Tengah menilai ucapan Ganjar Pranowo soal dirinya dan 31 kepala daerah di Jawa Tengah mendukung Jokowi-Ma'ruf pelanggaran Undang-Undang Pemda. Namun Kemendagri enggan menindaklanjuti.

RUU tentang Masyarakat Hukum Adat belum juga rampung meski telah dibahas sejak periode SBY. Padahal itu penting agar mereka diakui sebagai warga negara.

Soedarmo mengakui, pemerintah ingin tak ada imbas lebih besar dari peristiwa pembakaran bendera di Garut.

Keputusan Mendagri Tjahjo melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dinilai sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah soal Pj atau Pjs kepala daerah dari perwira aktif TNI/Polri.

Kemendagri mengklaim penunjukan Komjen Pol Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar sesuai aturan yang berlaku.

"Kemendagri harus bisa jelaskan secara transparan dan akuntabel kepada publik tentang apa yang sesungguhnya terjadi," kata Direktur Perludem.