Menuju konten utama

Kemendagri Bantah Pantau Secara Khusus Pilkada Medan

Kemendagri tegaskan memantau semua daerah penyelenggara Pilkada 2020

Kemendagri Bantah Pantau Secara Khusus Pilkada Medan
Petugas KPPS berpakaian hazmat dan alat pelindung diri (APD) bersiap memasuki ruang isolasi pasien COVID-19 di TPS 06 di RSUD Berkah Pandeglang, Banten, Rabu (9/12/2020). Pemungutan suara untuk pasien positif COVID-19 dan orang tanpa gejala (OTG) tersebut dilaksanakan dengan mendatangi setiap pasien. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/wsj.

tirto.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tak ada pantauan khusus pada daerah tertentu selama Pilkada serentak, kemarin, 10 Desember 2020. Hal ini ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat, 11 Desember 2020.

"Kita melakukan ke 32 provinsi. Bukan cuma daerah-daerah tertentu. Tidak ada kekhususan, tidak ada perlakuan khusus," kata Akmal Malik.

Ia menegaskan tim monitoring ini sudah dilakukan sejak pilkada-pilkada sebelumnya. Petugas yang dikirim hanya melakukan monitoring dan pemantauan.

Tim monitoring yang langsung dibawahi Ditjen Otda Kemendagri ini dikirim 224 kabupaten, dan 309 kota.

Sebelumya, dalam rapat desk pilkada persiapan akhir di Medan, 8 Desember 2020, Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Daerah Wilayah II Sekjen Kemendagri William sempat menyatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat tugas memantau langsung Pilkada Kota Medan 2020. Dua alasan utamanya, karena salah satu paslon dalam Pilkada itu merupakan menantu Presiden Joko Widodo, serta memantau partisipasi pemilih di sana.

"Kita diberi amanat harus ada orang dari Kemendagri yang ikut memantau Pilkada Medan," kata William.

"Kenapa kami fokuskan pemilihan di Kota Medan, karena Pilkada kali ini terdapat paslon merupakan anak menantu dari Presiden," tambahnya. Pernyataan ini kemudian dikutip sejumlah media.

Akmal membantah adanya pantauan khusus untuk Pilkada Medan.

"Sekali lagi, tugasnya memantau supaya Pilkada berjalan dengan baik. Semua adalah ASN yang bersumpah untuk netral," tambah Akmal Malik.

Ia juga menambahkan, jika ada keberatan terkait Pilkada kemarin bisa menyalurkan aspirasinya melalui jalur hukum.

"Kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas, bisa menyalurkan aspirasinya melalui jalur hukum," tambah Akmal.

Pilkada Kota Medan diikuti dua paslon: nomor urut 1 adalah Akhyar Nasution-Salman Alfarisi yang didukung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Akhyar merupakan calon petahana. Sementara paslon nomor urut 2 adalah Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman, yang diusung Golkar, PDI-P, Gerindra, PAN, PPP, Hanura, PSI, dan Nasdem.

Berdasar hitung cepat, Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo menang atas Akhyar.

Baca juga artikel terkait PILKADA 2020 atau tulisan lainnya dari Aulia Adam

tirto.id - Politik
Reporter: Aulia Adam
Penulis: Aulia Adam
Editor: Zakki Amali