Indeks Kemenkeu

Pembentukan 3 unit strategis ini mempertegas komitmen Kemenkeu untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang tangguh.

Link cek pengumuman Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2 Kemenkeu. Simak tata cara cek via link website Sistem Seleksi Calon ASN dan instansi resmi.

Anggaran tersebut digunakan untuk membeli 1.000 ton jagung petani dengan acuan HPP sebesar Rp 5.500 per kilogram.

Utang jatuh tempo pada Juni 2025 diketahui sebesar Rp178,9 triliun.

Barang-barang bawaan seperti kurma, sajadah, atau oleh-oleh lain dengan nilai cukup tinggi tidak akan dikenakan bea masuk.

Budi mengatakan, Haniv telah hadir di Gedung KPK, sekitar pukul 10.00 WIB, tetapi belum diketahui terkait materi pemeriksaan Haniv hari ini.

Sri Mulyani berharap sejumlah program-program  dapat meminimalisir angka PHK yang kerap terjadi di dalam negeri belakangan waktu ini.

Jumlah tersebut terdiri dari biaya makan untuk sekali rakor senilai Rp118 ribu per orang dan biaya kudapan atau snack Rp53 ribu per orang.

Mabes TNI memastikan pihaknya akan memproses pengunduran diri Letjen TNI Djaka Budi Utama apabila sudah resmi dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai Kemenkeu.

Djaka Budi masih aktif di BIN dan pernah menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Pertahanan.

Bimo adalah alumni SMA Taruna Nusantara, Magelang, yang punya rekam jejak panjang di pemerintahan.

Posisi Dirjen Pajak dikabarkan akan diisi oleh Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama.

Pemerintah akan jaga keberlanjutan fiskal dengan menekan defisit APBN 2026 pada kisaran 2,48 persen.

Surplus APBN April 2025 didorong oleh pendapatan negara yang telah mencapai Rp27 persen dari target, yakni senilai Rp810,5 triliun

Kemenkeu tak membantah maupun membenarkan rumor yang beredar terkait pergantian pucuk pimpinan Ditjen Pajak serta Bea dan Cukai.

Faktor-faktor krusial yang mempengaruhi Indonesia kalah saing mulai dari kompetensi teknis dan lainnya.

Anggito menyebut kondisi penerimaan pajak pada April tumbuh dibandingkan bulan sebelumnya Maret 2025.

Pemerintah masih melakukan pembahasan terkait daftar komoditas apa saja yang dibebaskan dari kewajiban TKDN.

Meski dampaknya ke APBN kecil pemerintah Indonesia tetap siap dalam menghadapi situasi kedepannya.

Kementerian Keuangan tak lagi menerima dividen dari BUMN sebagai PNBP.