Masuk tirto.idIndeks Kemenkeu
Sri Mulyani Debat Panas di DPR soal Mandat 20% APBN Pendidikan
Anggota Komisi XI Fraksi PDIP menuding penempatan sebagian dana pendidikan di pos pembiayaan disengaja dan sebabkan mandat UUD tak pernah tercapai.
DJP Terbitkan Piagam Wajib Pajak Berisi Hak & Kewajiban
Melalui pemberian Piagam Wajib Pajak ini, Bimo berharap kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.
Tarif Resiprokal AS Bisa Gerus Pertumbuhan Ekonomi Indonesia?
Selain Indonesia, kebijakan tarif resiprokal juga dinilai bakal menggerus pertumbuhan ekonomi berbagai negara lainnya.
DPR Tunggu Kemenkeu soal Alih Fungsi Rumah Dinas ke Menteri
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan pihaknya menunggu instruksi dari Kemenkeu terkait alih fungsi rumah dinas DPR ke menteri-wamen.
Kemenkeu Tawarkan Skema Amnesti bagi Peserta BPJS Non-Aktif
Skema amnesti ini dinilai penting karena status kepesertaan BPJS Kesehatan yang non-aktif menjadi problematik.
Anggaran Kemenkeu Terblokir, Sri Mulyani: Kami Contoh Efisiensi
Komisi XI meminta Kemenkeu turut melakukan efisiensi terhadap belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Setelah Pedagang Online, Pemerintah Kini Kejar Pajak Medsos
Wacana ini muncul sebagai upaya memperluas basis penerimaan negara di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah.
Kemenkeu Bentuk Direktorat Baru Antisipasi Penurunan PNBP Rp90 T
Angka Rp90 triliun sebelumnya berasal dari dividen BUMN yang kini dialihkan ke Danantara, sehingga memengaruhi pos PNBP tahun 2025.
Mohon ke DPR, Kemenkeu Minta Anggaran Tambahan Rp4,8 T Disetujui
Suahasil menjelaskan bahwa tambahan anggaran Rp4,88 triliun ini akan digunakan untuk mengoptimalkan empat kegiatan strategis.
Anggaran Perjalanan Dinas Nol, BPKP Hanya Bisa Awasi dari Kantor
Jika anggaran tersebut dinolkan, BPKP tidak akan bisa mendatangi tempat-tempat pelaksanaan program dan mengawasi program tersebut secara langsung.
Menteri PU Curhat Usulan Rp5 T Jalan Daerah Belum Dijawab Menkeu
Tidak adanya tanggapan dari Sri Mulyani membuat program Inpres Jalan Daerah kemungkinan besar tertunda.
Pemerintah Alihkan Pengelolaan BMN dari DJKN ke Danantara
Percepatan pengalihan BMN ini perlu dilakukan karena selama ini aset menjadi salah satu hal yang kerap membuat realisasi investasi mundur.
Pemerintah & DPR Sepakat Kenakan Bea Keluar Emas & Batu Bara
Kendati sepakat, pengenaan bea keluar atas emas dan batu bara ini masih memerlukan kajian mendalam.
Pendaftaran Ketua & DK LPS Dibuka Besok, Ini Syarat Lengkapnya
Ada beberapa syarat harus dipenuhi oleh Calon Ketua dan Anggota DK LPS, salah satunya dilarang memiliki hubungan keluarga.
Amran Ngadu ke DPR Anggaran Rp8,15 T Masih Diblokir Kemenkeu
Anggaran yang masih terblokir itu akan digunakan untuk optimalisasi lahan (Oplah) dan cetak sawah.
Wamenkeu Ungkap Alasan Aturan Pajak Pedagang E-Commerce Dibuat
Sampai saat ini Kemenkeu masih merampungkan pembahasan aturan penunjukan platform e-commerce untuk memungut PPh UMKM digital.
Eskalasi Iran-Israel Ancam Rantai Pasok Global dan Inflasi Dunia
Dampak lain dari disrupsi rantai pasok adalah potensi kenaikan biaya asuransi atas barang-barang angkutan.
Pedagang Omzet di Bawah Rp500 Juta Tak Dipungut Pajak E-commerce
Pajak penghasilan yang dikenakan kepada merchant yang berjualan di platform e-commerce bukanlah barang baru.
Mulai Juli, Pemerintah Bakal Pungut Pajak Pedagang di E-Commerce
Platform e-commerce nantinya wajib menyisihkan pajak sebesar 0,5 persen dari hasil penjualan para pedagang.
Pencairan Gaji ke-13 ASN Daerah Masih Minim, Baru Tersalur 48%
Wamenkeu minta Pemda segera menyalurkan Gaji ke-13 kepada para ASN di daerah.
