Indeks Kemenkeu

Insentif fiskal di kuartal III dan IV-2025 ini untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Seluruh kebijakan dirancang agar aktivitas dunia usaha nasional tetap tangguh menghadapi guncangan global.

Anggota Komisi XI Fraksi PDIP menuding penempatan sebagian dana pendidikan di pos pembiayaan disengaja dan sebabkan mandat UUD tak pernah tercapai.

Melalui pemberian Piagam Wajib Pajak ini, Bimo berharap kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Selain Indonesia, kebijakan tarif resiprokal juga dinilai bakal menggerus pertumbuhan ekonomi berbagai negara lainnya.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan pihaknya menunggu instruksi dari Kemenkeu terkait alih fungsi rumah dinas DPR ke menteri-wamen.

Skema amnesti ini dinilai penting karena status kepesertaan BPJS Kesehatan yang non-aktif menjadi problematik.

Komisi XI meminta Kemenkeu turut melakukan efisiensi terhadap belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wacana ini muncul sebagai upaya memperluas basis penerimaan negara di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah.

Angka Rp90 triliun sebelumnya berasal dari dividen BUMN yang kini dialihkan ke Danantara, sehingga memengaruhi pos PNBP tahun 2025.

Suahasil menjelaskan bahwa tambahan anggaran Rp4,88 triliun ini akan digunakan untuk mengoptimalkan empat kegiatan strategis.

Jika anggaran tersebut dinolkan, BPKP tidak akan bisa mendatangi tempat-tempat pelaksanaan program dan mengawasi program tersebut secara langsung.

Tidak adanya tanggapan dari Sri Mulyani membuat program Inpres Jalan Daerah kemungkinan besar tertunda.

Percepatan pengalihan BMN ini perlu dilakukan karena selama ini aset menjadi salah satu hal yang kerap membuat realisasi investasi mundur.

Kendati sepakat, pengenaan bea keluar atas emas dan batu bara ini masih memerlukan kajian mendalam.

Ada beberapa syarat harus dipenuhi oleh Calon Ketua dan Anggota DK LPS, salah satunya dilarang memiliki hubungan keluarga.

Anggaran yang masih terblokir itu akan digunakan untuk optimalisasi lahan (Oplah) dan cetak sawah.

Sampai saat ini Kemenkeu masih merampungkan pembahasan aturan penunjukan platform e-commerce untuk memungut PPh UMKM digital.

Dampak lain dari disrupsi rantai pasok adalah potensi kenaikan biaya asuransi atas barang-barang angkutan.

Pajak penghasilan yang dikenakan kepada merchant yang berjualan di platform e-commerce bukanlah barang baru.