Indeks Kemenkeu

Purbaya Yudhi mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial, sejak dilantik sebagai Menkeu pada Senin (8/9/2025). Apa saja?

Tekanan ekonomi dapat terjadi karena kesalahan fiskal dan moneter yang sebenarnya itu dikuasai oleh Kementerian Keuangan dan juga Komisi XI DPR

Menkeu Purbaya Yudhi menyampaikan sejumlah target dan janjinya setelah dilantik. Simak target pertumbuhan ekonomi hingga kebijakan ihwal pajak.

Sekretariat KSSK berada di bawah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (Ditjen SPSK) Kementerian Keuangan.

Burden sharing ini dilakukan Bank Sentral dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di BI.

Rukijo dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi peningkatan jalan proyek pembangunan jalan di Dinas PU Mempawah.

Isa didakwa menyetujui produk asuransi pada saat kondisi Jiwasraya bangkrut saat menjadi Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Kemenkeu 2006-2012.

DJP tekankan pajak anggota dewan tetap dibayar, tapi mekanisme pembebanannya berbeda demi kepastian dan kemudahan administrasi.

Praktik melakukan pembayaran secara mandiri mencerminkan keadilan dalam perpajakan bagi semua wajib pajak, termasuk anggota DPR.

Narasi pengenaan pajak penghasilan PSK adalah pernyataan mantan Direktur DJP saat menyampaikan penjelasan akademis.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, menyebutkan rumah jabatan anggota DPR RI mayoritas dikelola Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani.

Perdagangan eceran jadi salah satu sektor yang menjadi sasaran utama pengawasan shadow economy berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026.

Jumlah tersebut tercatat naik 8,6 persen dibandingkan outlook pembayaran bunga utang 2025 yang senilai Rp552,15 triliun.

Pajak kekayaan lazim di banyak negara, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan beban ganda dan keadilan vertikal.

Surat utang dengan nilai total 800 juta dolar Australia itu diterbitkan dengan tenor 5 tahun dan diklaim diminati oleh investor global.

Meski jadi kewenangan daerah, Kementerian Keuangan tetap berperan dalam evaluasi, akan tetapi itu dilakukan setelah melalui proses di tingkat provinsi.

Hasil efisiensi akan digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sri Mulyani.

Saat ini Kemenkeu masih dalam tahap mengevaluasi pemberian insentif tarif listrik, yang diberikan pada Januari-Februari lalu.

Insentif fiskal di kuartal III dan IV-2025 ini untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Seluruh kebijakan dirancang agar aktivitas dunia usaha nasional tetap tangguh menghadapi guncangan global.