Indeks Kemenkeu
Kemenkeu: Standar Biaya Masukan Berlaku bagi Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 tidak berlaku bagi pemerintah daerah.
Ini Dasar Hukum Kemenkeu Atur Anggaran Mobil Listrik Pejabat
Kemenkeu punya dasar hukum yang kuat dalam mengatur anggaran mobil dinas listrik, uang lembur PNS, hingga biaya rapat pejabat.
Kemenkeu Ungkap Tujuan Aturan Standar Biaya Masukan Pejabat
Tujuan aturan ini membatasi pengeluaran setiap Kementerian atau Lembaga. Standar biaya yang ditentukan dinilai juga sangat relevan.
Sri Mulyani Susun Kerangka Ekonomi Makro 2024, Ini Rinciannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyusun kerangka ekonomi makro 2024. Salah satunya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen.
Sri Mulyani Kucurkan Dana Rp852,2 Miliar bagi Atlet Sea Games
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp852,2 miliar untuk pergelaran Sea Games 2023.
Menkeu Akui Kementerian Lembaga Belum Kreatif Kelola Anggaran
Sri Mulyani mengakui kementerian lembaga belum kreatif dalam belanja dan mengelola anggaran yang sudah diberikan.
Rincian Besaran Uang Lembur PNS dan Honorer pada 2024
Besaran uang lembur yang diberikan PNS dan PPPK berdasarkan golongan, sedangkan untuk honorer diatur berdasarkan profesi pekerjaan.
Anggaran Hampir Rp1 M, Ini Jenis Mobil Listrik yang Bisa Dibeli
Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran hampir Rp1 miliar untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai khusus pejabat eselon I dan II di 2024.
Gaji Satpam hingga Sopir K/L: Jakarta Dipatok Rp5,6 Juta/Bulan
Honorarium satpam dan pengemudi di DKI Jakarta sebesar Rp5.615.000 per bulan.
Bank Dunia Usul Penghapusan PPN, Begini Respons Pemerintah
Yon Arsal mengaku, pihaknya telah menerima rekomendasi terkait penghapusan pembebasan PPN untuk mendongkrak penerimaan negara.
975.194 Badan Usaha Sudah Lapor SPT hingga 10 Mei 2023
Suryo Utomo mencatat, jumlah wajib pajak badan yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mencapai 975.194 badan usaha hingga 10 Mei 2023.
DJP Persingkat Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak jadi 15 Hari
DJP menerbitkan kebijakan kemudahan layanan terkait penyederhanaan proses restitusi dengan jangka waktu dari semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja.
Sri Mulyani Waspadai Masalah Ekonomi yang Timbul dari Politik
Sri Mulyani mengatakan meski era pandemi rumit, namun masalah ekonomi yang timbul dari politik dan geopolitik juga tetap harus diwaspadai.
Sri Mulyani Optimistis Ekonomi Tumbuh hingga 5,3% Tahun Ini
Sri Mulyani Indrawati optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 5,3 persen di akhir 2023.
Sri Mulyani: Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga di Kuartal I
KSSK memastikan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal I-2023 tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi global bergejolak.
Pemerintah Diminta Perluas Sosialisasi Aturan Baru Pajak Emas
Sosialisasi aturan baru pajak emas perlu dilakukan secara masif pada skala nasional. Dengan demikian penerimaan pajak bisa meningkat.
Langkah Pemerintah Atur Ulang Pajak Emas Dinilai Wajar
Piter menilai pengenaan PKP oleh pemerintah cukup beralasan, karena transaksi emas bukan untuk orang miskin dan bukan barang pokok.
Pedagang Tak Tahu Aturan Baru Pajak Emas: Semoga Tak Memberatkan
Pedagang perhiasan emas berharap aturan baru yang dikeluarkan pemerintah tidak membebani mereka.
Tarif Baru Masuk Borobudur jadi Rp4.000-Rp15.000 per Orang
Sri Mulyani menetapkan tiket masuk kawasan Borobudur sebesar Rp4.000 hingga Rp15.000 per orang per sekali masuk. Tarif tersebut mulai berlaku Mei 2023.
Kemenkeu: Ancaman Gagal Bayar Utang AS Tak Pengaruhi Pasar RI
Kemenkeu memastikan ancaman gagal bayar utang yang terjadi di AS tidak akan berpengaruh besar terhadap pasar keuangan global dan Indonesia.