Indeks Kemenkeu

Kemenkeu telah mencairkan pembayaran manfaat pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp58,1 triliun hingga April 2023.

Sri Mulyani Indrawati, mengalokasikan anggaran senilai Rp203,5 triliun untuk penanganan ruas jalan nasional dan jalan daerah baik tol maupun non tol.

Suminto mengatakan, meski belum ada dampak signifikan gagal bayar utang Amerika Serikat ke pasar keuangan global termasuk pasar keuangan Indonesia.

Penarikan utang akan dikurangi pada tahun ini, melihat kondisi penerimaan negara yang masih cukup kuat sepanjang awal tahun.

Penerbitan surat utang baru mencapai Rp243,9 triliun sampai April 2023. Realisasi itu setara dengan 35 persen dari target Rp696,4 triliun APBN 2023.

Penetapan biaya pengadaan kendaraan dinas listrik sudah mengikuti harga pasar saat ini.

Amnu Fuady menjelaskan bahwa suplemen ini memang diberikan khusus bagi pegawai yang memiliki risiko daya tahan tubuhnya turun.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 tidak berlaku bagi pemerintah daerah.

Kemenkeu punya dasar hukum yang kuat dalam mengatur anggaran mobil dinas listrik, uang lembur PNS, hingga biaya rapat pejabat.

Tujuan aturan ini membatasi pengeluaran setiap Kementerian atau Lembaga. Standar biaya yang ditentukan dinilai juga sangat relevan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyusun kerangka ekonomi makro 2024. Salah satunya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp852,2 miliar untuk pergelaran Sea Games 2023.

Sri Mulyani mengakui kementerian lembaga belum kreatif dalam belanja dan mengelola anggaran yang sudah diberikan.

Besaran uang lembur yang diberikan PNS dan PPPK berdasarkan golongan, sedangkan untuk honorer diatur berdasarkan profesi pekerjaan.

Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran hampir Rp1 miliar untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai khusus pejabat eselon I dan II di 2024.

Honorarium satpam dan pengemudi di DKI Jakarta sebesar Rp5.615.000 per bulan.

Yon Arsal mengaku, pihaknya telah menerima rekomendasi terkait penghapusan pembebasan PPN untuk mendongkrak penerimaan negara.

Suryo Utomo mencatat, jumlah wajib pajak badan yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mencapai 975.194 badan usaha hingga 10 Mei 2023.

DJP menerbitkan kebijakan kemudahan layanan terkait penyederhanaan proses restitusi dengan jangka waktu dari semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja.

Sri Mulyani mengatakan meski era pandemi rumit, namun masalah ekonomi yang timbul dari politik dan geopolitik juga tetap harus diwaspadai.