Indeks Kemenkeu

Pembatalan beasiswa ini dinilai dapat menghambat upaya Kementerian Keuangan dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas.

Ministerial Scholarship merupakan program beasiswa melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri untuk pegawai Kemenkeu.

Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengatakan perhitungan anggaran Tukin untuk dosen sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam bentuk omnibus.

Thomas mengatakan, anggaran infrastruktur dikurangi untuk memenuhi kebutuhan program quick win Presiden Prabowo seperti MBG dan program prioritas lain.

Shortfall pajak 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah agar target penerimaan tinggi di 2025 dapat tercapai.

Masyarakat yang terlanjur memungut PPN 12 persen untuk barang nonmewah, dapat melakukan pengembalian kelebihan pajak tersebut.

Kemenkeu menyebut penyesuaian tarif PPN 12 persen hanya untuk barang tertentu itu mepet dengan penerapan kebijakan tersebut.

Tarif PPN 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa harga jual atau nilai impor berlaku untuk barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah.

Pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen 2025, di sisi lain perusahaan banyak yang luput dari pembayaran pajak. Kok bisa?

Skema baru penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah rampung dan akan diimplementasikan pada awal 2025. Simak selengkapnya.

Deputi Direktur CITA, Ruben Hutabarat, menilai penerapan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah merupakan kebijakan yang moderat atau win-win solution.

Staf Ahli Menkeu, Parijono, mengeklaim, kebijakan PPN 12 persen tidak akan menghambat daya beli masyarakat kelas bawah.

Cakupan buku melanggar hukum adalah bertentangan dengan Pancasila, SARA, pornografi, dan unsur lainnya.

Pelaku UMKM menjerit memikul beban PPN 12 persen. Mereka mengais pelanggan yang pergi. Pemerintah dengarkanlah suara rakyat.

Kemenkeu memblokir anggaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13,46 miliar.

Peningkatan angka kemiskinan justru disebabkan kebijakan ekonomi dan sosial yang keliru, alih-alih karena pertambahan jumlah penduduk.

BKF selama ini kerap menelurkan kebijakan. Padahal sesuai peraturan Menpan-RB, badan yang ada di lingkungan kementerian tidak boleh bertindak demikian.

Penggunaan kantor Barang Milik Negara (BMN) untuk kementerian harus dilaksanakan sesuai standar.

Kemenkeu mendukung pemanfaatan lahan-lahan yang berasal dari aset BLBI untuk menunjang program tiga juta rumah.