Indeks Kemenkeu

DPR mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.

Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp349 triliun terbagi menjadi tiga kelompok.

Mahfud MD yakin tak ada aturan yang melarang dirinya mengumumkan LHA PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.

DPR hanya mengundang Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Sekretaris Komite TPPU Ivan Yustiavandana  terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu.

Ivan mengungkapkan nilai Rp349 triliun yang merupakan transaksi janggal tidak semuanya terjadi di Kemenkeu.

Informasi yang menyebutkan Mahfud MD menemukan bukti transfer senilai Rp300 triliun dari Sri Mulyani ke Luhut bersifat salah dan menyesatkan.

Habiburokhman mengaku kesal dan tak tahu kapan lagi rapat kerja dengan Menkopolhukam Mahfud MD bahas transaksi mencurigakan Rp300 triliun digelar.

Menkopolhukam Mahfud MD mempersoalkan logika bahwa temuan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan bukan korupsi.

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak dipisahkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hasil penelitian menemukan kaitan erat antara hedonisme, perilaku konsumtif, & korupsi.

MAKI mendorong KPK untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun dengan menggunakan metode pembuktian terbalik.

Yustinus Prastowo sebut rangkap jabatan sebagai plt Kabiro Komunikasi Kemenkeu tidak ada larangan sebab diaturannya boleh dijabat ASN atau non ASN.

Dari 69 pegawai Kemenkeu yang dimintai keterangan, ada 27 pegawai yang memiliki harta tak wajar dan menjadi prioritas pemeriksaan.