Indeks Kemenkes Ri

Penularan kasus cacar monyet yang terjadi sudah melalui transmisi lokal. Artinya, ada potensi penambahan kasus setiap hari yang ditemukan.

Munculnya kasus cacar monyet di Indonesia harus diwaspadai seluruh pihak agar dapat mengantisipasi lebih baik.

Kemenkes menegaskan belum pernah ada laporan kasus Nipah di Indonesia. Namun, ia tak menampik potensi masuknya virus Nipah ke Indonesia.

Sekjen Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan UU Kesehatan mengamanatkan anggaran kesehatan harus direncanakan lebih baik lagi.

Kemenkes tengah menyusun aturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan pada 11 Juli 2023.

Kemenkes belum membuka opsi untuk kembali mewajibkan penggunaan masker di ruang publik dalam menyikapi kemunculan COVID-19 Pirola di sejumlah negara.

Komisi IX DPR RI mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan polusi udara di Jabodetabek.

Kementerian Kesehatan RI menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: HK.02.02/C/3628/2023 tentang Penanggulangan Dampak Polusi Udara bagi Kesehatan.

Rekomendasi pembatasan aktivitas luar ruangan dalam prokes Kemenkes dinilai perlu dikaji secara serius implementasinya.

Kemenkes RI menilai literasi tentang permasalahan kualitas udara merupakan hal penting bagi kesehatan masyarakat.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan COVID-19 subvarian Omicron EG.5.1 atau Eris sudah menyebar ke 6 provinsi di Indonesia.

Kemenkes meminta ketiga dirut RS tersebut memberikan sanksi kepada staf medis dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang terlibat perundungan.

Kemenkes menegaskan hingga saat ini masyarakat masih dapat pelayanan vaksinasi COVID-19 secara gratis.

Kementerian Kesehatan RI menegaskan subvarian Omicron EG.5.1 tersebut belum mendominasi kasus COVID-19 di Indonesia.

Menkes Budi menegaskan pelaku perundungan berpotensi dikenakan hukuman skorsing jika terbukti melakukan hal tersebut.

Kemenkes menargetkan peraturan turunan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Kesehatan rampung pada September 2023.

Kemenkes merubah haluan anggaran kesehatan Indonesia dari alokasi belanja wajib (mandatory spending) menjadi anggaran berbasis kinerja dalam UU Kesehatan.