Indeks Kemendagri
Pemerintah Nilai Perppu Ormas Tak Langgar UUD 45
Pemerintah yang diwakili oleh Mendagri Tjahjo Kumolo hari ini menyampaikan pendapat dalam sidang permohonan uji materi atas penerbitan Perppu Ormas No.2 Tahun 2017 di MK.
Pemukulan Praja IPDN: Mendagri Minta Tindak Tegas Pelakunya
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pelaku aksi pemukulan terhadap seorang praja IPDN ditindak tegas.
Dana Parpol Naik, Mendagri: Korupsi Urusan Pribadi
Partai diminta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.
Kemendagri: Tak Hanya Sunda Wiwitan yang Ingin Diakui di KTP
Namun, keinginan warga yang ingin aliran kepercayaan dicantumkan di KTP itu terbentur UU Adminduk.
Satu Ormas Lagi akan Dibubarkan, Kemendagri Punya Bukti Kuat
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan satu ormas lagi akan menyusul nasib HTI dan akan dibubarkan karena menganut prinsip anti-Pancasila. Kemendagri sudah mengantongi bukti kuat pelanggaran ormas itu.
Kemendes PDTT: 932 Aduan Penyelewengan Dana Desa Selama 2016
Selama 2016, Kemendes PDTT telah menerima aduan penyelewengan sebanyak 932 pengaduan dengan kasus yang telah divonis sebanyak 67.
Kemendagri: Permintaan Staf Ahli untuk DPRD Tidak Tepat
Ardian menilai permintaan staf ahli untuk anggota DPRD DKI Jakarta tidak tepat.
Korupsi E-KTP, Irman & Sugiharto Divonis 7 & 5 Tahun Penjara
Terdakwa kasus korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim pengadilan Tipikor masing-masing 7 dan 5 tahun penjara.
Haruskah Pendanaan Partai oleh Negara Diperbesar?
Salah satu wacana yang mengemuka dalam RUU Pemilihan Umum adalah penambahan dana partai dari kas negara.
Mendagri Imbau Seluruh Staf Kembali Kerja 3 Juli
Tjahjo Kumolo mengimbau seluruh stafnya untuk kembali bekerja pada 3 Juli 2017. Ia menegaskan akan memberi sanksi bagi yang membolos.
Tarik-ulur Aturan Presidential Threshold dalam Pilpres 2019
Partai Demokrat menyayangkan sikap pemerintah yang mengancam walk out dari pembahasan RUU Pemilu.
KPK Selidiki Proses Penganggaran E-KTP terhadap Gamawan
KPK mendalami proses anggaran pengadaan pengadaan paket penerapan e-KTP terhadap mantan Menteri Dalam Negeri 2009-2014 Gamawan Fauzi.
Mendagri Tak Lagi Berwenang Batalkan Perda Bermasalah
UU Pemda memberikan kewenangan bagi Mendagri untuk membatalkan peraturan daerah bermasalah. Namun, kewenangan itu telah dianulir dalam putusan uji materi yang diketok MK.
Saksi Ungkap Setya Novanto Jadi Kunci Anggaran E-KTP di DPR
Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman mengaku Setya Novanto adalah kunci untuk melancarkan proyek pengadaan KTP Elektronik.
Usai Gugatan Hemas Ditolak, Mendagri Minta DPD Tetap Bekerja
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap seluruh jajaran Dewan Perwakilan Daerah segera bekerja tanpa terus berkutat pada polemik legalitas pimpinan lembaga ini.
Andi Narogong Pernah Dapat Proyek Baju Hansip Kemendagri
Andi mengaku bahwa proyek pengadaan baju hansip itu dikerjakannya sekitar tahun 2009 nilainya sekitar Rp10 miliar.
Narogong Pernah Dilempar Piring oleh Irman Soal Lelang E-KTP
Dalam kesaksian di sidang e-KTP ke-18, pengusaha Andi Narogong mengaku pernah dilempar piring oleh mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, Senin (29/5/2017).
Andi Narogong Mengaku Menyuap Pejabat Kemendagri $1,5 Juta
Andi Agustinus alias Andi Narogong mengaku pernah memberikan duit suap senilai 1,5 juta dolar AS kepada Irman, mantan pejabat Kemendagri yang menjadi salah satu terdakwa korupsi e-KTP.
Kemendagri Izinkan Program Anies-Sandi Masuk APBD-P DKI 2017
Kementerian Dalam Negeri mengizinkan program kerja Anies-Sandi masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2017. Tapi, ketentuan itu cuma berlaku bagi program jangka pendek dengan durasi 2 bulan.
Tjahjo Akui Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Belum Lapor Program
Dari pengakuan Tjahjo, sampai saat ini tim sinkronisasi belum melaporkan beberapa program Anies-Sandiaga ke dalam program perubahan APBD DKI 2018.