Indeks Kemendagri

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, telah memerintahkan jajaran di daerah-daerah untuk menunda pencetakan KTP elektronik (e-KTP) bagi Warga Negara Asing (WNA).

Dirjen Dukcapil Kemendagri memastikan e-KTP milik WNA asal Cina bernama Guohuin Chen asli dan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) juga tercatat di Sistem Kependudukan.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, WNA yang bertempat tinggal di Indonesia dan berumur lebih dari 17 tahun diwajibkan memiliki KTP elektronik sejak 2014.

Anggota Komisi II Ahmad Baidowi mendesak Kemendagri dan KPU segera memberikan penjelasan soal kabar keberadaan e-KTP milik WNA Cina di Cianjur.

Dirjen Dukcapil kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan lembaganya telah menjalankan putusan MK dengan menyediakan KTP untuk masyarakat yang menganut kepercayaan selain agama yang sudah ditetapkan oleh negara.

Ekonom dari Indef Berly Martawardaya menyarankan agar industri perhotelan mencari target pasar di luar kegiatan pemerintah.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani membantah bila keluhan yang disampaikan mengenai kebijakan Mendagri soal larangan rapat di hotel merupakan hoaks.

Soal larangan rapat di hotel, Kemendagri membantah pernah mengeluarkan pernyataan tersebut dan mengklarifikasi.

Tjahjo Kumolo menjelaskan, lembaganya hanya menerbitkan SOP baru dalam pelayanan konsultasi, yaitu agar tidak dilakukan di hotel pada malam hari.

Moeldoko mengatakan jangan sampai jaringan informasi didominasi kelompok tertentu yang pada akhirnya membuat peran pemerintah menjadi kecil.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta seluruh humas pemerintahan daerah untuk aktif mensosialisasikan pentingnya Pemilu 2019 kepada warganya.

Kepala Staf Kepresiden Moeldoko menyebutkan, di tahun politik ini, Kemendagri harus waspada terhadap revolusi jari.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan pejabat daerah di jajarannya yang masih terjaring OTT KPK.

Kemen PUPR menggandeng Kemendagri untuk melakukan proses sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada tahun 2019.

Kemendagri sebut banyak masyarakat adat yang belum terdaftar kewarganegaraan atau stateless karena warganya yang tidak mau mengusahakan.

BNPB meminta Kemendagri untuk mendorong semua pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mengalokasikan anggaran khusus untuk mitigasi bencana. 

"Prinsipnya kita akan penuhi hak-hak konstitusionalnya. Setelah itu tugas KPU untuk menetapkan boleh memilih atau tidaknya," kata Zudan.

"Mudah-mudahan di dua minggu ke depan masyarakat sudah melapor semuanya. Kami masih menunggu kabarnya," kata Zudan.

Kemendagri mengirim 138 relawan untuk menuntaskan proses perekaman e-KTP para warga di lima provinsi, yakni Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. 

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menilai puluhan juta warga yang kini bermukim di kawasan rawan longsor tidak mudah untuk direlokasi.