Indeks Kemendagri

Bawaslu, KPU dan Kemendagri melakukan Deklarasi Komitmen Bersama Menjelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu 2019.

Kemendagri menuturkan hanya sebatas memberikan rekomendasi saja kepada Bakornas P3KD untuk mengadakan acara termasuk apresiasi gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Jokowi.

Bakornas P3KD akan memberikan gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi. Mereka menyebut desa di era Jokowi maju karena ada dana desa, padahal program itu sendiri masih bermasalah.

Kemendagri membantah campur tangan dalam kegiatan Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa yang difasilitasi Bakornas P3KD.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menegaskan aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitasnya dan tak terseret dalam politik praktis pada masa-masa Pilpres dan Pileg 2019.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan empat alasan mengapa lembaganya tak menyerahkan seluruh data e-KTP WNA seperti yang diminta KPU. Salah satunya karena berkaitan dengan aspek kebutuhan.

Ditjen Dukcapil Kemendagri menemukan 103 dari 1.680 WNA pemilik e-KTP yang tercatat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Ada tiga ciri yang menjadi pembeda antara e-KTP milik WNA dengan WNI.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, telah memerintahkan jajaran di daerah-daerah untuk menunda pencetakan KTP elektronik (e-KTP) bagi Warga Negara Asing (WNA).

Dirjen Dukcapil Kemendagri memastikan e-KTP milik WNA asal Cina bernama Guohuin Chen asli dan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) juga tercatat di Sistem Kependudukan.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, WNA yang bertempat tinggal di Indonesia dan berumur lebih dari 17 tahun diwajibkan memiliki KTP elektronik sejak 2014.

Anggota Komisi II Ahmad Baidowi mendesak Kemendagri dan KPU segera memberikan penjelasan soal kabar keberadaan e-KTP milik WNA Cina di Cianjur.

Dirjen Dukcapil kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan lembaganya telah menjalankan putusan MK dengan menyediakan KTP untuk masyarakat yang menganut kepercayaan selain agama yang sudah ditetapkan oleh negara.

Ekonom dari Indef Berly Martawardaya menyarankan agar industri perhotelan mencari target pasar di luar kegiatan pemerintah.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani membantah bila keluhan yang disampaikan mengenai kebijakan Mendagri soal larangan rapat di hotel merupakan hoaks.

Soal larangan rapat di hotel, Kemendagri membantah pernah mengeluarkan pernyataan tersebut dan mengklarifikasi.

Tjahjo Kumolo menjelaskan, lembaganya hanya menerbitkan SOP baru dalam pelayanan konsultasi, yaitu agar tidak dilakukan di hotel pada malam hari.

Moeldoko mengatakan jangan sampai jaringan informasi didominasi kelompok tertentu yang pada akhirnya membuat peran pemerintah menjadi kecil.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta seluruh humas pemerintahan daerah untuk aktif mensosialisasikan pentingnya Pemilu 2019 kepada warganya.

Kepala Staf Kepresiden Moeldoko menyebutkan, di tahun politik ini, Kemendagri harus waspada terhadap revolusi jari.