Indeks Kemendagri

Tjahjo Kumolo mengatakan Kemendagri akan melakukan gerakan jemput bola serentak nasional mulai 27 sampai 31 Desember 2018.

Ditjen Dukcapil akan mengerahkan ribuan petugas untuk mendatangi warga yang belum melakukan perekaman data e-KTP di semua kabupaten/kota mulai 27 Desember 2018.  

DPRD DKI Jakarta tidak sepakat dengan penolakan Kemendagri terhadap alokasi anggaran untuk ganti rugi bagi warga korban insiden pohon tumbang di APBD DKI 2019.

Eva Kusuma Sundari mengkritik Kemendagri lamban dalam menyusun Daftar Inventaris Masalah RUU Masyarakat Adat. 

Zudan Arif Fakrulloh menargetkan, seluruh warga DKI Jakarta sudah punya e-KTP pada awal tahun 2019. 

Semua kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang rusak dan tidak sah akan dimusnahkan pada 20 Desember 2018, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo.

Wacana pembentukan Pansus e-KTP mendapat dukungan dari pimpinan Komisi II DPR RI. 

Mendagri Tjahjo menegaskan database kependudukan tidak jebol dengan ditemukannya penjualan 10 blangko KTP elektronik secara online yang murni tindak pidana pencurian.

Kasus e-KTP tercecer menunjukkan pemerintah pasif melindungi data pribadi. Pemerintah harusnya sadar e-KTP rentan dipalsukan.

KPK menetapkan tiga tersangka di kasus korupsi pembangunan gedung IPDN di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

E-KTP yang rusak seharusnya segera dihancurkan agar tidak memunculkan dugaan negatif di kalangan masyarakat ketika ditemukan tercecer.

Polda Metro Jaya maupun Bareskrim Polri belum menerima laporan tentang kasus penjualan blangko e-KTP. Padahal, Ditjen Dukcapil sebelumnya mengklaim telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.

KPU berharap Ditjen Dukcapil segera menyelesaikan kasus penjualan blangko e-KTP secara online agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019.

Dengan tanda tangan digital diharapkan tidak ada lagi penundaan layanan administrasi karena tidak ada pejabat dinas di tempat.

Sebanyak 19,4% PNS
tidak setuju dengan
ideologi Pancasila.

Sebanyak 19,4 persen PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Soedarmo mengakui, pemerintah ingin tak ada imbas lebih besar dari peristiwa pembakaran bendera di Garut.

Kemendagri menyebutkan bahwa pembuatan e-KTP tanpa menyertakan surat pengantar RT sudah berlaku sejak 2016 dan telah diatur melalui Peraturan Mendagri Nomor 8 Tahun 2016.

Anies mengklaim sudah menyurati PKS dan Gerindra agar mempercepat proses pengusulan nama calon Wagub DKI sekitar dua pekan sebelum muncul surat dari Kemendagri yang meminta hal serupa.

Sidik jari korban yang jasadnya sudah dibawa ke RS Polri akan dicocokkan dengan data kependudukan yang dimiliki pemerintah.