Indeks Kemendagri

Kemendagri sudah melakukan analisis terhadap DPT yang ditetapkan KPU. Hasilnya, ada 31 juta data yang tak sinkron antara DP4 dan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) I.

Usul pendanaan saksi Pemilu oleh pemerintah muncul untuk mengurangi potensi kecurangan parpol guna memenuhi pendanaan saksi.

Kedatangan BPN Prabowo-Sandiaga untuk membahas persoalan seputar data 31 juta warga yang tak sinkron antara DPT dan DP4.

Kedatangan Sekjen parpol ini untuk mengkonfirmasi temuan 31 juta pemilih yang belum terdaftar dalam DPT.

"Kalau bisa jangan korbankan masyarakat karena masalah politik. Partai Gerindra dan PKS harus cari cara untuk mempercepat pengajuannya," kata Triwisaksana.

Prabowo Subianto meminta kadernya fokus pada pemenangan Pilpres 2019 dahulu. Wagub DKI Jakarta diprediksi baru akan diajukan usai Pilpres.

Pemprov DKI mengadu ke Kemendagri perihal belum adanya pengganti Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur.

Daftar pemilih tetap untuk pemilu 2019 masih bermasalah. Ada 31 juta pemilih berpotensi belum masuk DPT, kata Kemendagri.

Pekan depan, Kemendagri akan membuka posko pemerintahan sementara di Kota Palu yang masih terdampak bencana.

Lambatnya kinerja situs web pendaftaran CPNS disebabkan lemahnya jaringan lebar pita dari peladen milik Dukcapil Kemendagri.

kemendagri menyediakan 15 juta akun bagi pelamr CPNS 2018 yang akan mendaftar di laman SSCN.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 pada hari ini.

Kemendagri menemukan data DPT di 12 daerah bermasalah. Temuan ini akan didalami oleh KPU. Jadi berapa sebenarnya jumlah DPT?

Kemendagri mengungkap 12 daerah yang memiliki DPT melebihi jumlah penduduknya.

PNS koruptor yang status hukumnya sudah inkrah akan diberhentikan dengan tidak hormat paling lama Desember 2018.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui kesalahannya, karena sempat menerbitkan Surat Edaran pada 2012 silam, yang berakibat pada belum dipecatnya 2.357 PNS koruptor hingga kini.

Kubu Prabowo-Sandiaga klaim temukan 25 juta pemilih ganda di Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mereka terima. Kemendagri dan KPU berbeda sikap menanggapinya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, jika KPU optimal menggunakan DP4 dari Kemendagri, maka jumlah data ganda bisa ditekan.

Mendagri akan gunakan diskresi karena 40 anggota DPRD Malang tersandung korupsi. Namun, penggunaan diskresi dinilai berpotensi timbulkan masalah baru.

"Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun." (Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara).