Kemendagri Bantah Ikut Campur dalam Acara Apel Pemerintahan Desa

Oleh: Dewi Adhitya S. Koesno, Bayu Septianto - 20 Maret 2019
Dibaca Normal 1 menit
Kemendagri membantah campur tangan dalam kegiatan Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa yang difasilitasi Bakornas P3KD.
tirto.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo membantah adanya campur tangan Kemendagri dalam kegiatan Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa yang difasilitasi Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD).

Acara ini akan digelar pada 30 Maret-3 April 2019 mendatang di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam acara itu rencananya akan jadi momen penyematan gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Hadi, acara tersebut bukan merupakan inisiatif pemerintah, namun murni inisiatif dari Bakornas P3KD dan kumpulan beberapa Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

"Itu semua adalah merupakan inisiatif, ide, gagasan original dari mereka. Jadi dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkopolhukam tidak ada keikutsertaannya," ujar Hadi dalam keterangan pers, Rabu (20/3/2019).

Hadi mengatakan, rencana Apel Pemerintahan Desa itu sebetulnya merupakan ide yang sangat bagus karena akan menyatukan dari semua komponen-komponen asosiasi desa yang ada di Indonesia.

Kemendagri, lanjut Hadi, mendukung acara tersebut jika niatnya baik dan tak merembet ke politik. Namun, karena mengikutsertakan perangkat desa, Kemendagri akan ikut memantau acara tersebut.

"Dan karena itulah, Pemerintah juga tentunya akan mengkaji terkait dengan usulan menggelar acara tersebut," ujarnya.

Deputi I Bidang Politik dalam Negeri Kemenkopolhukam Wawan Kustiawan juga membantah bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenko Polhukam dan Kemendagri terlibat dalam perumusan anggaran Rp3 juta untuk setiap perangkat desa yang datang.

Pemerintah, kata Wawan, hanya sebagai pihak yang diundang. Undangan itu pun belum diteruskan Kemendagri ke Presiden Jokowi hingga saat ini.

"Ada masalah-masalah keuangan dan sebagainya kami juga menyesalkan ada hal tersebut, seolah-olah didorong oleh Kemendagri, apalagi kita sama sekali tidak memberikan masukan seperti itu," ucap Wawan.

Politikus Partai Demokrat Andi Arief sempat melontarkan cuitannya soal Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa. Melalui akun akun Twitternya, Selasa 19 Maret 2019, Andi Arief menuliskan, “Kepala desa di mobilisasi, uang dana desa dijadikan akomodasi. Ini dulu modus Orba untuk memenangkan pak Harto dan Golkar. Pak Harto sudah pergi tapi Mendagri Tjahjo Kumolo pewaris Golkar dalam tubuh Jokowi dan PDIP. Tarik maaang.”


Baca juga artikel terkait PEMERINTAH DESA atau tulisan menarik lainnya Dewi Adhitya S. Koesno & Bayu Septianto
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Dewi Adhitya S. Koesno & Bayu Septianto

DarkLight