Indeks Kemendagri

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik surat edaran Kemendagri sebagai cermin pemerintah pusat telah kehabisan biaya untuk membatu warga Lombok.

Kemendagri menyebut, masing-masing lembaga memiliki batasan dalam mengakses informasi kependudukan.

Rumah baru dari Kemendagri terletak tak jauh dari kediaman Zohri.

Lalu Muhammad Zohri menerima beragam bonus hadiah dari pemerintah pusat dan pemda NTB setelah menyabet medali emas di Kejuaraan Dunia Atletik U-20.

"Penyidik hari ini memanggil Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kemendagri sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Butakan mata.
Buasnya manusia
mencabut nyawa.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arief Fakhrullah tidak memenuhi panggilan dalam pemeriksaan perkara dugaan korupsi e-KTP.

Para peserta Aksi 67 menggelar salat ashar berjamaah di jalan raya Medan Merdeka Timur sehingga memicu kemacetan.

Dalam pengukuhan pengurus ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga dikukuhkan sebagai Ketua 2 Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat APPSI.

Syahri tetap akan dilantik meski saat ini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi.

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Prajurit TNI atau Anggota Polri yang sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Instansi Pusat tertentu dapat diangkat sebagai Penjabat Gubernur.

Fraksi Partai Nasdem setuju menggunakan hak angket atas pengangkatan perwira Polri aktif, Komjen Pol Iriawal sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menjadi payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.

Mendagri Tjahjo Kumolo berharap masyarakat tak berkonflik jelang Pilkada 2018.

Keuangan daerah akan menerima tambahan beban senilai Rp8,4 triliun jika 438 ribu tenaga honorer K-2 diangkat menjadi CPNS pada tahun ini.

Kemendagri meminta Pemda dengan APBD minim menerapkan sejumlah penyesuaian anggaran agar bisa memberikan THR kepada kepala daerah, anggota DPRD dan PNS.

Tercecernya sejumlah e-KTP
invalid di Salabenda,
Bogor, Jawa Barat.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, permintaan THR oleh ormas adalah hal yang tidak etis.

Tjahjo menjamin e-KTP tak akan dimanfaatkan untuk pemilu dan pilkada.

Kemendagri menyatakan, pemusnahan e-KTP masih dikonsultasikan dengan Inspektoral Jenderal.