Indeks Kemendagri

"SOPnya (Standar Operasional dan Prosedur) itu harus dengan mobil bak tertutup," kata Zudan.

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa, E-KTP yang tercecer di Bogor belum bisa dimusnahkan karena terhambat proses sidang kasus korupsi e-KTP yang masih berlangsung.

"Saya sudah cek ke penyidik, sejumlah e-KTP tersebut bukan salah satu alat bukti yang digunakan KPK dalam kasus berjalan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Itu [e-KTP] rencananya akan dimusnahkan oleh Dirjen Kependudukan, namun saat perjalanan truk bermuatan menjatuhkan satu kardus berisi e-KTP," kata Kepala Polres Bogor AKBP Andi M Dicky.

"Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Ini sudah yang kedua kalinya. Presiden harus ambil tindakan," kata anggota Komisi II F-PKS, Sutriyono.

Ribuan KTP terjatuh dari truk di Bogor, spekulasi pun bermunculan. Apakah kasus ini bakal menjadi masalah hukum?

"Kegiatan itu sekaligus untuk mencegah adanya pelaku terorisme."

"Jadi kita perlu bersama-sama agar ada satu bahasa, satu komando sehingga gampang kalau melakukan check and recheck di lapangan" ucap Iswand.

Tjahjo Kumolo mengimbau para pejabat daerah untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap aksi terorisme dan radikalisme yang sedang marak terjadi.

Dua PNS kemendagri yang dipanggil KPK itu yakni Mohammad Noval dan Arya Mega Natalady Sumbayak.

"Beberapa hari ke depan semua event di masyarakat akan menjadi pantauan Bawaslu," Hadi Prabowo

"Saya termasuk Anggota DPR yang setuju dengan pernyataan Mendagri, artinya tidak setuju jika Pemerintah mengganti Rumah Dinas Anggota DPR dengan Uang (sewa) kembali."

Sumarsono mengatakan, pihak yang kontra memandang pilkada tak langsung sebagai kemunduran bagi demokrasi.

"Penentuan dan penetapan pemilih sepenuhnya kewenangan dan urusan KPU," ujar Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.

Sekitar 1.998.426 pemilih pemula tak bisa menyalurkan hak suaranya lantaran tak memiliki kartu tanda penduduk elektronik.

KPU menyatakan sudah berupaya maksimal untuk mendorong penduduk melakukan perekaman data e-KTP agar bisa menggunakan hak pilih saat Pilkada 2018.

Pengaturan soal masyarakat adat tercantum di UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan

Pengaturan terkait masyarakat hukum adat telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hayo, siapa di sini yang belum punya e-KTP?
Kalau kalian masih bingung dengan prosedurnya,
semoga video #TirtoKilat ini bisa membantu, ya~

Dalam Permendagri 19/2018 diatur bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus dilakukan dalam rentang waktu 1-24 jam.