Indeks Kemendagri

Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menjadi payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.

Mendagri Tjahjo Kumolo berharap masyarakat tak berkonflik jelang Pilkada 2018.

Keuangan daerah akan menerima tambahan beban senilai Rp8,4 triliun jika 438 ribu tenaga honorer K-2 diangkat menjadi CPNS pada tahun ini.

Kemendagri meminta Pemda dengan APBD minim menerapkan sejumlah penyesuaian anggaran agar bisa memberikan THR kepada kepala daerah, anggota DPRD dan PNS.

Tercecernya sejumlah e-KTP
invalid di Salabenda,
Bogor, Jawa Barat.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, permintaan THR oleh ormas adalah hal yang tidak etis.

Tjahjo menjamin e-KTP tak akan dimanfaatkan untuk pemilu dan pilkada.

Kemendagri menyatakan, pemusnahan e-KTP masih dikonsultasikan dengan Inspektoral Jenderal.

"SOPnya (Standar Operasional dan Prosedur) itu harus dengan mobil bak tertutup," kata Zudan.

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa, E-KTP yang tercecer di Bogor belum bisa dimusnahkan karena terhambat proses sidang kasus korupsi e-KTP yang masih berlangsung.

"Saya sudah cek ke penyidik, sejumlah e-KTP tersebut bukan salah satu alat bukti yang digunakan KPK dalam kasus berjalan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Itu [e-KTP] rencananya akan dimusnahkan oleh Dirjen Kependudukan, namun saat perjalanan truk bermuatan menjatuhkan satu kardus berisi e-KTP," kata Kepala Polres Bogor AKBP Andi M Dicky.

"Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Ini sudah yang kedua kalinya. Presiden harus ambil tindakan," kata anggota Komisi II F-PKS, Sutriyono.

Ribuan KTP terjatuh dari truk di Bogor, spekulasi pun bermunculan. Apakah kasus ini bakal menjadi masalah hukum?

"Kegiatan itu sekaligus untuk mencegah adanya pelaku terorisme."

"Jadi kita perlu bersama-sama agar ada satu bahasa, satu komando sehingga gampang kalau melakukan check and recheck di lapangan" ucap Iswand.

Tjahjo Kumolo mengimbau para pejabat daerah untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap aksi terorisme dan radikalisme yang sedang marak terjadi.

Dua PNS kemendagri yang dipanggil KPK itu yakni Mohammad Noval dan Arya Mega Natalady Sumbayak.

"Beberapa hari ke depan semua event di masyarakat akan menjadi pantauan Bawaslu," Hadi Prabowo

"Saya termasuk Anggota DPR yang setuju dengan pernyataan Mendagri, artinya tidak setuju jika Pemerintah mengganti Rumah Dinas Anggota DPR dengan Uang (sewa) kembali."