Indeks Kemendagri

Aturan pembuatan e-KTP selesai dalam waktu satu jam masih terkendala proses ketunggalan data di Pusat Data Kemendagri.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pencantuman penganut kepercayaan di e-KTP dan KK akan dilakukan usai Pilkada. 

Kemendagri meminta masyarakat proaktif membuat E-KTP.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengklaim isu kebocoran data kependudukan di registrasi kartu prabayar sama sekali tidak terbukti.

Suhardi meminta masyarakat untuk tidak menjauhi mantan napi teroris agar mereka tidak merasa terdiskriminasi dan kembali ke jaringan yang lama.

Penandatangan ini adalah salah satu cara  Kemendagri dan BNPT untuk mengoptimalkan pelaksanaan program penanggulangan terorisme.

Zudan menolak mengatakan hal itu sebagai sebuah kebocoran data, tetapi lebih kepada penyalahgunaan data.

"Berkenaan dengan berita adanya kebocoran data, perlu saya tegaskan bahwa tidak ada data yang bocor dari Dukcapil Kemendagri," kata Zudan.

NIK dan nomor KK milik Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh disalahgunakan oleh orang lain untuk mendaftar registrasi nomor kartu prabayar.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto, mengaku usulan MoU soal pelaku terindikasi korupsi bisa tidak dihukum penjara atas saran pribadi dari Kepala Bareskrim, Komjen Ari Dono Sukmanto.

Bagi pengguna yang mengalami kendala registrasi ulang kartu SIM karena data NIK dan KK bermasalah, bisa menghubungi Dukcapil via hotline, sms, WA dan media sosial.

Kerja sama Kemendagri, Polri, dan Kejagung dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Kalau dihitung matematis, kita menyelamatkan uang negara Rp200 juta, tapi harus mengeluarkan Rp300 juta [biaya penanganan kasus korupsi], kan rugi," kata Setyo.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, MoU itu tidak akan menghambat KPK dalam memberantas korupsi.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengklaim MoU antara lembaganya dengan Bareskrim dan Kemendagri tidak menghambat penanganan kasus korupsi di pemerintahan daerah.

Kesalahan administrasi yang dilakukan Pemda bisa terbebas dari ancaman hukuman pidana. 

Untuk bisa meneliti di Indonesia, seorang periset mesti mengantongi izin pemerintah. Ritual birokratis yang wajib dilalui pun tidak mudah.

Penulisan "Sunda Wiwitan" di kolom agama pada e-KTP warga Baduy belum dipenuhi pemerintah. Dalihnya format itu masih sedang dikaji.

Pembicaraan akhir ihwal keberadaan kolom agama di e-KTP akan dilakukan dalam Rapat Terbatas Kabinet Kerja.

Kemendagri berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengumpulkan bukti terkait Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan kerap bepergian ke luar negeri.