Indeks Kemendagri

Kemendagri tak akan memberhentikan sementara Zumi Zola dari jabatannya sebagai Gubernur Jambi meski telah menyandang status tersangka.

Saleh memaparkan, kejadian bermula saat dirinya hendak melantik beberapa pejabat pemerintahan di Kabupaten Tolitoli.

Untuk memperoleh e-KTP, pemilik data ganda harus melapor ke Dinas Dukcapil setempat, lalu meminta penunggalan dengan menghapus salah satu datanya.

Sandiaga sebelumnya mengaku akan meminta bantuan Disdukcapil untuk membuat e-KTP bagi sopir angkot.

Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan melaporkan tindakan perusakan yang dilakukan oleh Wakilnya ke kepolisian.

Usulan pengangkatan Pj Gubernur dari perwira aktif masih menunggu keputusan dan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. 

Wapres JK menyitir kenyataan tiga tahun lalu di Provinsi Sulawesi Barat, saat pemerintah menunjuk Inspektur Jenderal Polisi Carlo Tewu sebagai pejabat gubernur.

Finalisasi penerbitan e-KTP untuk aliran kepercayaan masih menunggu persetujuan Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Wiranto

Kajian dilakukan Bawaslu setelah perbincangan ihwal Pj gubernur dari kalangan Polri mengemuka.

Argumen Kemendagri yang membenarkan wacana penunjukan pati Polri sebagai Pj gubernur telah dianggap lemah dari sisi regulasi.

Tjahjo memilih 2 petinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut karena keterbatasan jumlah pegawai eselon I Kemendagri dan pertimbangan tingkat kerawanan daerah saat Pilkada.

Irman dan Sugiharto pernah dimarahi Gamawan Fauzi soal dana Rp78 miliar dari Andi Agustinus alias Andi Narogong.

“Menurut saya lebih baik [jabatan Plt Gubenrnur] tetap diisi oleh pejabat eselon I,” kata Ketua Komisi II DPR.

Usul MUI soal format KTP Penghayat Kepercayaan masuk sebagai salah satu dari 4 opsi yang kini sedang dikaji oleh Kemenko Polhukam.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan Bupati Talaud menerima sanksi pemberhentian sementara karena melanggar Pasal 77 ayat 2 UU Pemda.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan permasalahan DPT juga akan melibatkan Bawaslu untuk ikut membantu pemantauan DPT.

Kemendagri optimistis semua institusi penegak hukum tidak akan menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka selama Pilkada Serentak 2018 berlangsung.

"Dari awal, Kemendagri tidak pernah (minta) menghapus TGUPP. Yang kami evaluasi adalah penempatan anggarannya," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kemendagri, Syarifuddin. 

Pemprov DKI tetap menganggarkan dana Rp28 miliar untuk TGUPP di APBD 2018, tapi pos anggarannya dialihkan ke Bappeda.

Pemprov DKI dan DPRD DKI sepakat menerima hasil evaluasi Kemendagri mengenai pemangkasan nilai dana Parpol di APBD DKI Jakarta 2018.