Indeks Kemendagri

Sumarsono mengatakan, pihak yang kontra memandang pilkada tak langsung sebagai kemunduran bagi demokrasi.

"Penentuan dan penetapan pemilih sepenuhnya kewenangan dan urusan KPU," ujar Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.

Sekitar 1.998.426 pemilih pemula tak bisa menyalurkan hak suaranya lantaran tak memiliki kartu tanda penduduk elektronik.

KPU menyatakan sudah berupaya maksimal untuk mendorong penduduk melakukan perekaman data e-KTP agar bisa menggunakan hak pilih saat Pilkada 2018.

Pengaturan soal masyarakat adat tercantum di UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan

Pengaturan terkait masyarakat hukum adat telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hayo, siapa di sini yang belum punya e-KTP?
Kalau kalian masih bingung dengan prosedurnya,
semoga video #TirtoKilat ini bisa membantu, ya~

Dalam Permendagri 19/2018 diatur bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus dilakukan dalam rentang waktu 1-24 jam.

Aturan pembuatan e-KTP selesai dalam waktu satu jam masih terkendala proses ketunggalan data di Pusat Data Kemendagri.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pencantuman penganut kepercayaan di e-KTP dan KK akan dilakukan usai Pilkada. 

Kemendagri meminta masyarakat proaktif membuat E-KTP.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengklaim isu kebocoran data kependudukan di registrasi kartu prabayar sama sekali tidak terbukti.

Suhardi meminta masyarakat untuk tidak menjauhi mantan napi teroris agar mereka tidak merasa terdiskriminasi dan kembali ke jaringan yang lama.

Penandatangan ini adalah salah satu cara  Kemendagri dan BNPT untuk mengoptimalkan pelaksanaan program penanggulangan terorisme.

Zudan menolak mengatakan hal itu sebagai sebuah kebocoran data, tetapi lebih kepada penyalahgunaan data.

"Berkenaan dengan berita adanya kebocoran data, perlu saya tegaskan bahwa tidak ada data yang bocor dari Dukcapil Kemendagri," kata Zudan.

NIK dan nomor KK milik Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh disalahgunakan oleh orang lain untuk mendaftar registrasi nomor kartu prabayar.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto, mengaku usulan MoU soal pelaku terindikasi korupsi bisa tidak dihukum penjara atas saran pribadi dari Kepala Bareskrim, Komjen Ari Dono Sukmanto.

Bagi pengguna yang mengalami kendala registrasi ulang kartu SIM karena data NIK dan KK bermasalah, bisa menghubungi Dukcapil via hotline, sms, WA dan media sosial.

Kerja sama Kemendagri, Polri, dan Kejagung dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.