tirto.id - Kementerian Dalam Negeri memberikan akses database kependudukan ke 979 lembaga, mulai dari provider telepon seluler hingga lembaga pertahanan dan keamanan.
"Ada 979 [lembaga] yang negara memberikan hak akses melalui Kemendagri yang boleh langsung mengakses," kata
Sesditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri I Gede Sudharta di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).
Menurut Sudharta, hampir semua kementerian dan lembaga sudah mendapatkan akses tersebut. Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Selain itu, Sudharta pun menyebut dua lembaga swasta seperti perbankan dan provider seluler.
"Informasi tambahan, provider seluler ada yang diberikan akses sampai 10 juta [kali akses data kependudukan dalam sehari]," katanya.
Meski begitu Sudharta menjelaskan, masing-masing lembaga memiliki batasan dalam mengakses informasi kependudukan. Misalnya untuk provider hanya diberi akses ke Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).
"Bukan KK lho ya. Kalau KK kan dia bisa membuka, bapak, ibu, kakaknya segala macam, tapi sebenarnya yang dia punya nomor KK dan NIK," ujarnya.
Untuk perbankan, Kemendagri memberikan akses hingga alamat. Sementara untuk lembaga pertahanan dan keamanan, Kemendagri memberikan akses lebih dalam lagi, tapi Sudharta tidak menjelaskan seberapa dalam.
"Kalau pertahanan [dan] keamanan, dia bisa membuka lebih jauh, lebih banyak. Sesuai kebutuhan," katanya.
Meski begitu, Sudharta pun memberi tahu kalau pihak-pihak yang memiliki hak akses tersebut diberi batasan dalam menggunakan data-data yang diakses.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Dipna Videlia Putsanra
