Usaha Kemendagri Atasi Masalah E-KTP Tahun Depan

tirto.id - Salah satu persoalan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendapat perhatian publik sepanjang tahun 2018 adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Masalah yang disorot, yaitu: kasus e-KTP yang tercecer, KTP ganda, hingga banyaknya warga yang belum terdaftar.

Hal tersebut terungkap dalam laporan akhir tahun yang dirilis Kemendagri, di kantornya, pada Rabu (26/12/2018).

Berdasarkan laporan itu, Kemendagri bahkan menyebut warga yang memiliki KTP ganda, jumlahnya mencapai 3 juta jiwa dan belum terverifikasi. Hal ini terjadi karena warga tidak mau melapor dan tidak melakukan perekaman e-KTP.

Karena itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan lembaganya akan melakukan gerakan jemput bola serentak nasional yang akan dilaksanakan mulai 27 sampai 31 Desember 2018 .

“Jemput bola semaksimal mungkin. Karena apa? Sekarang ini sudah cukup bagus, 97,58% lebih yang sudah merekam,” kata Tjahjo, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.

Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya lembaganya akan menerjunkan 514 tim sesuai dengan jumlah kabupaten atau kota untuk memperlancar target itu.

Menurut Zudan, satu tim terdiri dari lima orang atau sebanyak 2.570 orang yang akan terjun dalam gerakan jemput bola perekaman e-KTP tersebut.

Zudan mengatakan, hingga 24 Desember 2018, data perkembangan perekaman e-KTP sudah mencapai 186,87 juta atau 97,58% penduduk yang sudah melakukan perekaman. Namun, kata dia, dari data tersebut, masih terdapat 4,64 juta atau 2,42% penduduk yang belum melakukan perekaman.

Agar mencapai 100%, kata Zudan, Kemendagri akan meminta petugas Dukcapil di kabupaten atau kota untuk mendata warganya, setidaknya satu orang per harinya.

Selain itu, kata Zudan, pada Januari hingga Maret 2019, gerakan jemput pola secara khusus akan digelar di lima daerah yang masih di bawah 85% dalam perekaman e-KTP. Kelima daerah itu, antara lain: Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

“Untuk bulan Januari sampai dengan Maret, Dukcapil seluruh Indonesia akan gotong royong turun ke 5 daerah yang masih merah tadi,” kata Zudan menjelaskan.

Tak hanya di dalam negeri, kata Zudan, Ditjen Dukcapil juga akan melakukan gerakan jemput bola sampai luar negeri. Dalam hal ini, kata Zudan, lembaganya akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar yang tersebar di sejumlah negara.

“Desember ini Kemendagri turun ke 4 negara, Malaysia, Taiwan, Uni Emirat Arab, dan Filipina,” kata Zudan menambahkan.

Mengapa Warga Harus Punya e-KTP?

Tjahjo Kumolo menuturkan Kemendagri telah melakukan kerja sama hampir 80% lembaga keuangan dan perbankan. Tahun ini, kata Tjahjo, kementeriannya akan bekerja sama dengan Rumah Sakit, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Bareskrim Polri.

Harapannya, kata Tjahjo, jika semua warga sudah terdata dalam e-KTP, maka siapa pun dapat melihat data warga sesuai dengan identitas dan track record-nya.

“Jadi kalau nanti punya anak mau dilamar orang, tinggal tanya saja NIK [Nomor Induk Keluarga] nya berapa ya? Gitu saja, dicek ke BNN, pernah enggak nih calon mantu saya kena narkoba?” kata Tjahjo.

“Terus ke Bareskim, cek ke bank ada enggak tunggakan kredit, cek ke imigrasi ada enggak dia bikin paspor gelap. Semua terdata,” kata dia.

Selain itu, Tjahjo berjanji Kemendagri akan terus memperbaiki sistem kinerjanya, terutama dalam menyelesaikan permasalahan e-KTP.