Indeks Kemendagri

KPK beserta LIPI mendatangi Kemendagri dan Kemenkeu untuk membahas penyempurnaan UU partai politik hari ini.

Kemendagri menyarankan DPRD DKI untuk segera menugaskan Panitia Khusus (Pansus) membuat tata tertib agar bisa segera memilih wakil gubernur DKI Jakarta sebagai pengganti Sandiaga.

Kemendagri menandatangani MoU dengan BPIP tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila hari ini.

Ulin mungkin dijerat pasal perlindungan data kependudukan di UU Adminduk dan UU ITE. Ancamannya hingga 10 tahun.

Kejadian ini menunjukkan pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi yang belum dirampungkan DPR.

Menurut Ketua YLBHI Asfinawati, pembubaran suatu ormas harus melalui proses yang akuntabel yakni lewat pengadilan.

Pemprov DKI Jakarta masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menentukan pajak bus listrik.

Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan amanat dari Mendagri Tjahjo Kumolo kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN).

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku akan segera merespons surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution.

Berdasarkan surat keputusan seharusnya pemecatan seluruh terpidana korupsi rampung pada Desember 2018. Namun, kenyataannya hingga kini masih ada ribuan PNS korup yang tercatat aktif dan mendapat gaji.

Kemendagri sudah memberikan surat edaran kepada pemerintah daerah, untuk mengingatkan ASN bersikap netral dalam Pemilu 2019.

Sosialisasi terhadap pemilih pemula dan milenial merupakan salah satu cara untuk mencapai target partisipasi pemilu sebesar 77,5 persen.

Bawaslu, KPU dan Kemendagri melakukan Deklarasi Komitmen Bersama Menjelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu 2019.

Kemendagri menuturkan hanya sebatas memberikan rekomendasi saja kepada Bakornas P3KD untuk mengadakan acara termasuk apresiasi gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Jokowi.

Bakornas P3KD akan memberikan gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi. Mereka menyebut desa di era Jokowi maju karena ada dana desa, padahal program itu sendiri masih bermasalah.

Kemendagri membantah campur tangan dalam kegiatan Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa yang difasilitasi Bakornas P3KD.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menegaskan aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitasnya dan tak terseret dalam politik praktis pada masa-masa Pilpres dan Pileg 2019.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan empat alasan mengapa lembaganya tak menyerahkan seluruh data e-KTP WNA seperti yang diminta KPU. Salah satunya karena berkaitan dengan aspek kebutuhan.

Ditjen Dukcapil Kemendagri menemukan 103 dari 1.680 WNA pemilik e-KTP yang tercatat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Ada tiga ciri yang menjadi pembeda antara e-KTP milik WNA dengan WNI.